728 x 90

Gerindra Jabar Protes Penunjukan Muradi

Gerindra Jabar Protes Penunjukan Muradi

DPD Gerindra Jawa Barat merasa prihatin dan menyampaikan protes keras atas ditunjuknya Muradi sebagai Ketua Tim Seleksi Calon Komisioner KPU Jawa Barat. Lewat keterangan persnya, DPD Gerindra Jabar, menyebut penunjukan Muradi mengindikasikan bahwa KPU RI tidak independen. “Muradi adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merangkap Komisaris BUMN, Staf Kantor Sekretariat Presiden (KSP) dan merupakan

DPD Gerindra Jawa Barat merasa prihatin dan menyampaikan protes keras atas ditunjuknya Muradi sebagai Ketua Tim Seleksi Calon Komisioner KPU Jawa Barat.

Lewat keterangan persnya, DPD Gerindra Jabar, menyebut penunjukan Muradi mengindikasikan bahwa KPU RI tidak independen.

“Muradi adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merangkap Komisaris BUMN, Staf Kantor Sekretariat Presiden (KSP) dan merupakan bagian timses pemenangan Jokowi-JK di Pilpres 2014. Di samping itu, diduga juga yang bersangkutan merupakan Timses Jokowi untuk 2019 yang tergabung di dalam kelompok aktivis 98 yang mengadakan rembuk nasional mendukung Jokowi dua periode,” kata H Mulyadi, Ketua DPD Gerindra Jabar, dalam keterangan pers yang diterima Djakartatoday.com.

Penunjukkan Tim Seleksi KPU daerah, apalagi Muradi dipilih sebagai Ketua Timsel KPU Jabar, menunjukkan bahwa KPU RI tidak independen. KPU RI harus mengevaluasi Timsel KPU Jawa Barat. Timsel sebagai panitia yang ditunjuk oleh KPU RI wajib independen dan tidak memihak siapapun. Jika tidak, bisa merusak demokrasi di Indonesia secara. umum.

KPU sangat perlu berhati-hati agar tidak dituduh sebagai alat penguasa. KPU harus introspeksi dan memperbaiki sistem, menjaga netralitas, serta tidak sembarangan mengambil keputusan, sebab menurutnya masyarakat sekarang sudah sangat kritis.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Gerindra Jawa Barat meminta KPU untuk membatalkan Timsel KPU Jabar yang sudah terlanjur terbentuk, untuk kemudian menghentikan seluruh proses seleksi dan mengganti dengan Timsel yang baru dan membuka kembali pendaftaran. Hal ini harus dilakukakn agar legitimasi pemilu ke depan bisa terjaga,” tegas Kang Mul.(ram)

Penulis
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos