728 x 90

Warga Ajak Bupati Bandung Gugat UU 33/2004

Warga Ajak Bupati Bandung Gugat UU 33/2004

Bandung, Djakartatoday -Warga Kabupaten Bandung meminta Bupati Dadang Nasser satu barisan dengan rakyat yang tengah menggugat dan menjadi pemohon uji materi UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK). Warga yang diwakili Cepi Sopandi, Asep Sobarna, Dani Dardani dan

Bandung, Djakartatoday -Warga Kabupaten Bandung meminta Bupati Dadang Nasser satu barisan dengan rakyat yang tengah menggugat dan menjadi pemohon uji materi UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Warga yang diwakili Cepi Sopandi, Asep Sobarna, Dani Dardani dan Cecep Supriatna, bangga dan berbesar hati saat mengetahui, Bupati Bandung Dadang Nasser mendukung dan siap berdiri satu barisan dengan warga.Seperti diberitakan media, orangnomor 1 di Kabupaten Bandung, mengapresiasi dan mendukung gerakan uji materi UU No 33/2004 yang tengah diperjuangkan warga, terlebih perjuangan tersebut dilakukan demi kepentingan warga Kabupaten Bandung.

Dukungan Bupati Bandung Dadang Nasser bagi Cepi Sopandi, Asep Sobarna, Dani Dardani dan Cecep Supriatna menjadi momen penting bagi warga.

“Para pemohon pun kini mulai bertambah jumlahnya, banyak warga lainnya yang mengajukandiri sebagai pemohon setelah adanya pernyataan dukungan dari Bupati Bandung tersebut,” kata Cepi, Kamis, (18/10).

Cepi menjelaskan, tujuan pemohon uji materi adalah agar terjadi pengalihkan Dana Bagi Hasil Panas Bumi.“ Selain itu, murahnya TDL ( Tarifdasar Listrik) untuk masyarakat Kabupaten Bandung semoga bisa terwujud. Kami merasa iri kepada warga Kabupaten Purwakarta yang harga listriknyalebih murah 20 % dibandingkan daerah lainnya karena memiliki PLTA Jatiluhur. Kabupaten Purwakarta saja bisa lebih murah, apalagi Kabupaten Bandung memiliki 5 lokasi perusahaan sumber energi panas bumi yang mampu mensuplai kebutuhan listrik se Jawa – Bali, tentunya harga TarifDasar Listriknya harus murah, bahkan lebih murah dari Kabupaten Purwakarta,” ucapnya.Tambah Cepi, masyarakat juga ingin Bupati Bandung turut sertamenggugat hal ini.

“Bahkan kamiberharap Bapak Bupati Bandung bisa turut serta bersama kami dan memimpin kami langsung sebagai pemohon uji materi UU tersebut di Mahkamah Konstitusi,” tambahnya.Cepi mencontohkan Gubernur Jawa Timur terkait ini.“ Seperti apa yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo ( Pakde Karwo) beberapa bulan yang lalu, Cak Karwo saat masih menjadi Gubernur aktif juga pernah menjadi pemohon uji materi UU tersebut dikarenakan dalam UU itu tersebut ada pasal yang mencabut atau menghilangkan kewenangan izinpengelolaan panas bumi yang diambil alih oleh pemerintah pusat, “ tambahnya.

Cepi berharap juga seluruh warga Kabupaten Bandung turut mendoakan perjuangan mereka. “Tentunya harapan kami bahwa apa yang kami lakukan dan kami persembahkan bagi warga kabupaten Bandung, merupakan kebaikan buat kita semua dan tentunya dukungan dan dorongan diharapkan bukan hanya dari para elit dan tokoh Kabupaten Bandung saja, tapi yang terpenting adalah doa dari seluruh warga Kabupaten Bandung, “ tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, belasanwarga kabupaten Bandung mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk menggugat pasal dan mengajukan Permohonan pengujian konstitusional Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam gugatan yang diajukan pada 8 Oktober 2018 lalu juga dilampirkan sejumlah bukti adanya ketidakadilan yang diterima warga Kabupaten Bandung yang notabene sebagaidaerah penghasil listrik panas bumi.

Menurut pemohon tarif dasar listrik di Kabupaten Bandung lebih mahal dibanding dengan daerah lain, seperti DKI Jakarta. Token prabayar rumah tangga di Kabupaten Bandung 1.300 watt, harganya sama dengan token bisnis di DKI Jakarta.

Bagi rumah tangga Kabupaten Bandung, token Rp 100.000 hanya mendapat 64,3 KHW. Sementara token sama bagi bisnis 53.000 DKI Jakarta, mempunyai KWH lebih banyak, yakni 66,2 KWH. Ini artinya wartga Kabupaten Bandung membayar lebih mahal listrik mereka dibanding warga di DKI Jakarta.

Dudy

Penulis
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos