728 x 90

PARA PIMPINAN BAZNAS DAN LAZ TANDATANGGANI PAKTA INTEGRITAS NETRALITAS PEMILU DAN PILPRES 2019

PARA PIMPINAN BAZNAS DAN LAZ TANDATANGGANI PAKTA INTEGRITAS NETRALITAS PEMILU DAN PILPRES 2019

Solo, Djakartatoday.Com – Pelaksanaan Pemilu dan Pilpres yang semakin mendekati hari-H (17 April 2019) membuat para pimpinan BAZNAS dan LAZ sejak dari Pusat hingga Daerah rawan akan netralitasnya, apalagi mereka mengelola dan bertanggungjawab atas dana yang cukup besar dari umat yang berupa zakat. Untuk itu para pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil

Solo, Djakartatoday.Com –
Pelaksanaan Pemilu dan Pilpres yang semakin mendekati hari-H (17 April 2019) membuat para pimpinan BAZNAS dan LAZ sejak dari Pusat hingga Daerah rawan akan netralitasnya, apalagi mereka mengelola dan bertanggungjawab atas dana yang cukup besar dari umat yang berupa zakat.

Untuk itu para pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sejak Pusat hingga Daerah perlu menandatangani Pakta Integritas Netralitas Amil Zakat dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

Hal ini berlangsung seusai rapat komisi-komisi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat 2019 di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (5/3/2019) malam.

Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dr Zainul Bahar Noor, SE, M.Ec, mengatakan, Pakta Integritas ini dimaksudkan sebagai upaya membangun komitmen netralitas pimpinan dan amil BAZNAS dan LAZ, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

“Sedangkan tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola zakat. Kami turut mendorong penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, mengajak masyarakat luas untuk ikut serta mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan perundang-undangan mengenai pemilu dan perzakatan yang ideal,” kata mantan Dubes RI untuk Yordania merangkap Palestina itu.

Dikatakannya, BAZNAS mempunyai 548 perwakilan di Provinsi/Kabupaten/Kota. Dengan kelahiran UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka zakat sudah menjadi urusan negara dan kewenangan mengelola zakat oleh UU diberikan kepada BAZNAS.

“UU mengatur bahwa anggota BAZNAS, pimpinan LAZ serta seluruh amil yang bekerja di dalamnya tidak boleh melakukan kegiatan politik, tidak boleh menjadi anggota parta politik, dan melakukan politik praktis,” tegas Zainul Bahar Noor.

Selain itu, lanjut dia, BAZNAS telah menerbitkan Kode Etik Amil Zakat. Dalam Kode Etik itu secara tegas menyatakan bahwa seluruh pimpinan, dan amilat amilit baik di BAZNAS maupun LAZ tidak boleh melakukan kegiatan politik praktis.

“Jika tetap melakukannya, maka akan ada sanksinya,” ujar salah satu tokoh pendiri Bank Muamalat itu.

Dia mencontohkan bahwa beberapa waktu lalu muncul persoalan di suatu daerah, dimana ada pimpinan BAZNAS Daerah yang melakukan politik praktis, yang secara terbuka memberikan dukungannya kepada salah satu calon kepala daerah pada Pilkada lalu. Untuk itu BAZNAS telah memberikan sanksi kepadanya.

“Kedepan, kasus-kasus seperti ini diperkirakan akan meningkat. Karena itu, kita tanda tangani Pakta Integritas Netralitas dalam Pemilu dan Pilpres serta kita siap menangani kasus seperti itu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,” kata Zainul Bahar Noor.

Berikut ini Pakta Integritas Netralitas Pemilu dan Pilpres 2019 yang ditandatanggani para peserta Rakornas Zakat 2019.

Pakta Integritas Netralitas Rakornas Zakat 2019

Kami anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS Provinsi, pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, pimpinan LAZ semua tingkatan, serta seluruh amilin dan amilat, menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk :

1. Menjaga netralitas terhadap semua kegiatan politik praktis yang berkaitan dengan Pilpres, Pilkada, dan Pileg pada semua tingkatan;

2. Mengajukan pengunduran diri sebagai anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS Provinsi, pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, pimpinan LAZ pada semua tingkatan, serta melepaskan status sebagai amilin/amilat apabila ikut serta dalam kegiatan politik praktis;

3. Menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bila terbukti melanggar Pakta Integritas nomor 1 atau nomor 2.

Surakarta, 5 Maret 2019 M/28 Jumadil Akhir 1440 H.
(Abdul Halim)

Penulis
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos