728 x 90

EMANG GUE PIKIRIN

EMANG GUE PIKIRIN

Oleh : Sri Widodo Soetardjowijono Betapa bebasnya hidup di Indonesia. Orang bisa melakukan apa saja, tak peduli kepentingan orang lain terganggu. Jika ada yang protes, cukup bilang EGP (emang gue pikirin). Selesai. Yuk kita lihat di jalan raya. Setiap saat kita bisa menjadi korban kebrutalan pengguna jalan. Jika posisi di belakang, kita menjadi korban pengendara

Oleh :
Sri Widodo Soetardjowijono

Betapa bebasnya hidup di Indonesia. Orang bisa melakukan apa saja, tak peduli kepentingan orang lain terganggu. Jika ada yang protes, cukup bilang EGP (emang gue pikirin). Selesai.

Yuk kita lihat di jalan raya. Setiap saat kita bisa menjadi korban kebrutalan pengguna jalan. Jika posisi di belakang, kita menjadi korban pengendara yang ngerem mendadak. Jika posisi kita di depan, kita menjadi korban tabrak kendaraan orang dari belakang. Di sebelah kiri, kita akan keserempet pengendara yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan, kita menjadi korban ugal-ugalan pengendara di sebelah kiri kita. Ibarat lingkaran setan, mau tidak mau kita menjadi korban. Motor, mobil, bajaj, sama saja.

Di jalan tol kita terbiasa menjadi korban arogansi pengguna jalan. Ada yang sengaja, ada pula yang karena kebodohannya. Kita sering kesal oleh pengguna jalan tol yang menyalakan lampu hazard saat hujan. Padahal salah kaprah.

Kita juga sering menemukan pengguna jalan tol berjalan pelan di jalur paling kanan, jalur untuk mendahului. Pada saat diberitahu akan ada yang mendahului, si pengemudi malah menjulurkan jari tengah, kode yang tabu untuk ditunjukkan.

Sebaliknya, kita sering kaget oleh pengguna jalan yang mendahului dari kiri dengan kecepatan tinggi. Jika kita berkesempatan menegurnya, orang itu justru memarahi kita. Ujungnya ia akan bilang, emang gue pikirin.

Di jalur non-tol, kita sering menemukan manusia-manusia amoral. Kita pasti pernah melihat orang buang sampah sembarangan. Dengan mudah dan tanpa merasa bersalah banyak saudara kita yang buang sampah seenaknya di pinggir jalan, di kali, di pos ronda, bahkan di taman kota.

Saya pernah menegur pasangan suami istri yang membuang sampah di atas jembatan Sungai Ciliwung, Cibinong. Memang banyak tumpukan sampah, tapi bukan tempat pembuangan sampah. Saya tegur baik-baik, mereka malah nyolot dan marah. Si perempuan lebih ganas memaki saya, mirip kelakuan Gerwani, organisasi sayap PKI zaman dulu. Saya “dikeroyok” pasangan suami istri amoral itu. Saya berikan pemahaman kepada mereka. Merasa terdesak, mereka tancap gas dengan motornya sambil menggerutu, “emang gue pikirin.”

Mantra “emang gue pikirin”, juga tampak pada aparat pemerintah sebagai penyelenggara Pemilu saat ini, khususnya dalam menangani berbagai hal pelanggaran. Betapa brutalnya pemerintah dalam membela salah satu calon presiden membuat masyarakat tidak simpati.

Lihat saja kasus-kasus yang super telanjang tampak di hadapan kita yang tersebar di media. Hampir semua desa di Gresik dan daerah lainnya di Jawa Timur ditekan paksa oleh aparat untuk mendirikan posko pemenangan Jokowi-Ma’ruf.

Di Madura hampir semua Kepala Desa dikumpulkan oleh BIN dan diancam akan dikasuskan jika tidak menangkan Jokowi. Di Kalimantan Selatan, hampir semua pengusaha diancam dicabut izin usahanya jika tidak mendukung Jokowi. Bawaslu peduli? Emang gue pikirin.

Bukan rahasia umum lagi, hampir semua Polda dan Polres hingga Polsek di seluruh Indonesia diperintah Mabes Polri untuk memenangkan Jokowi dengan cara apa pun. Di Bekasi dan Depok, hampir semua KUA dipaksa oleh Kementerian Agama RI menjadi timses untuk memenangkan Jokowi.

Tak puas mengeksploitasi aparat sipil negara, “perang total” juga menyasar anak-anak sekolah. Siswa SMA Jabodetabek dibawa rekreasi ke puncak, diinapkan di hotel yang nyaman, disuguhi tontonan kehebatan Jokowi membangun jalan tol. Mereka dicuci otaknya.

Ada pula tawaran nonton musik milenial seharga 10 ribu di GOR Senayan, Jakarta tapi dengan syarat ada dialog bersama Jokowi.

Di Kuningan Jawa Barat, lain lagi. Sang Bupati memerintahkan kepada semua kepala desa dan perangkatnya agar memilih Jokowi. Kalau tidak memilih Jokowi, mereka disumpahi akan terlaknat. Bawaslu peduli? Emang gue pikirin.

Saya tidak yakin aparat pemerintah saat ini sedang fly sehingga lupa bahwa apa yang mereka lakukan ditonton oleh masyarakat, dari mana pun. Dari dalam kamar, dari dalam toilet, bahkan dari dalam goa, tak ada perilaku aparat yang tidak terpantau masyarakat.

Perintah “perang total” sesungguhnya sangat berlebihan dan berbahaya. Mau perang lawan siapa? Mereka amnesia, bahwa mereka sedang berdemokrasi sesama anak bangsa sendiri. Apa yang dilakukan Capres penantang dianggap ancaman dan musuh yang harus dibasmi. Padahal, kita sama-sama ingin menegakkan Pancasila. Lagu kita sama Indonesia Raya, bendera kita sama Merah Putih, dan bahasa kita sama Bahasa Indonesia. Mereka tak pedulikan itu. Emang gue pikirin, yang penting Jokowi Dua Periode.

Tak puas menuduh Capres penantang dengan tuduhan keji: ISIS, Wahabi, dan ingin mendirikan Negara Islam, mereka lalu membius pendukungnya dengan tuduhan sangat kasar: Prabowo penculik. Otak publik dijejali dengan ketakutan-ketakutan absurd. Inilah politik genderuwo yang mereka mainkan. Ketika diluruskan bahwa kampanye semacam itu tidak elok, melanggar tata krama dan susila, mereka pun dengan gampang bilang “emang gue pikirin”.

Ada pola-pola kasar yang dimainkan oleh pendukung petahana dalam mempertahankan kekuasaannya. Ini akan menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi yang akan datang. Pelarangan Prabowo mendarat di Banjarmasin, sungguh ironi yang sulit dipahami. Pembatalan konser Dewa 19 di Surabaya pada saat acara akan berlangsung adalah contoh kongkret pola kasar itu. Pembatalan seharusnya dilakukan jauh hari sebelum acara dimulai, sebelum tiket dijual, sebelum gedung disewa. Pernahkah aparat memikirkan kerugian penyelenggara? Emang gue pikirin.

Kampanye Prabowo yang dipersulit dan dilempar-lempar hingga 4 kali pindah gedung di Bandung dengan alasan belum ada izin, juga contoh nyata “perang total” itu.

Ketidakadilannya semakin nyata. Petahana terlihat menikmati sekali kesulitan yang dialami oleh Capres penantang. Ini mirip dengan ciri orang licik yang biasanya akan sangat bahagia saat melihat orang lain susah. Alih-alih empati atau menolong, mengucapkan keprihatinan saja tidak sama sekali.

Berbeda dengan Capres petahana yang seakan tidak memiliki batasan atas kemauan apapun yang hendak dia lakukan. Kapan pun dan di mana pun dia punya kemauan, nyaris tak ada yang bisa mencegah. Jika tiba-tiba pingin naik KRL pada jam sibuk misalnya, mana ada yang berani mengingatkannya. Bahkan, kritik masyarakat terhadap fasilitas bagi cuti calon Presiden petahana, tak digubrisnya.

Semua yang dia lakukan serba berlebihan dan tidak pada tempatnya. Tak peduli melanggar, tak peduli merugikan orang lain, tak peduli penilaian masyarakat. Semua EGP. Mereka tak sadar, apa yang dilakukan, nyaris tak ada artinya selain semata-mata untuk mencari perhatian.

Padahal, pasca Pemilu 2014, KPU dan Bawaslu diminta untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan Pemilu karena banyaknya laporan pelanggaraan yang mencapai 1000 laporan pelanggaran.

Pemilu brutal bukan tahun ini saja. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut Pemilu 2014 adalah nuansa money politics paling brutal di Indonesia. Ketika itu mereka sepakat agar pelanggaran itu menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara pemilu ke depan untuk bekerja maksimal. Nyatanya kampanye Pemilu 2019 ini jauh lebih brutal, ugal-ugalan, dan sporadis.

Akhirnya kita tetap berpedoman pada pikiran waras. Mengutip kata bijak Soe Hok Gie, maka “lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan.”
(Penulis adalah Wakil Pemimpin Redaksi FNN).

Penulis
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos