728 x 90

KONSEP AL-QUR’AN TENTANG KHALIFAH DAN KHILAFAH

KONSEP AL-QUR’AN TENTANG KHALIFAH DAN KHILAFAH

Oleh: Prof Dr Muhammad Din Syamsuddin (Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat) هناك فرق بين الخليفة والخلافة فلا بد لكل من انسب نفسه الئ مجلس العلماء لا سيما رئيس،مجلس الاستشاري ان يتعمق في تعلم اللغة العربية لكيلا يقع في الخطاء فضل واضل. Terhadap Imbauan saya agar semua pihak tdk menggunakan konsep keagamaan seperti khilafah sbg isu

Oleh:
Prof Dr Muhammad Din Syamsuddin
(Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat)

هناك فرق بين الخليفة والخلافة فلا بد لكل من انسب نفسه الئ مجلس العلماء لا سيما رئيس،مجلس الاستشاري ان يتعمق في تعلم اللغة العربية لكيلا يقع في الخطاء فضل واضل.

Terhadap Imbauan saya agar semua pihak tdk menggunakan konsep keagamaan seperti khilafah sbg isu politik Pilpres, ada dua kritik keras kepada saya dari KH. Hamdan Rasyid (MUI DKI) dan Dr. Nadirsyah Hosen (Ketua PCINU Australia). Yg pertama meminta saya belajar/mendalami Bhs. Arab, dan yg kedua menilai saya gagal paham ttg makna khalifah dan khilafah. Izinkan saya memberi penjelasan sbb:

Bismillahirrahmanirrahim

Saya sudah membaca tanggapan kritis KH. Hamdan Rasyid dan Dr. Nadirsyah Hosen lewat media sosial. Saya mengucapkan terima kasih atas nasehat mereka agar saya belajar dan mendalami Bhs. Arab agar tidak sesat dan menyesatkan, serta gagal paham ttg konsep khalifah dan khilafah.

Memang saya mengakui bahwa pengetahuan saya ttg Bhs. Arab sangat minim, walaupun merasa sdh belajar sejak Madrasah Ibtidaiyah, di Gontor, UIN, hingga S2 dan S3 yg ada seminar dgn menggunakan Bhs. Arab di UCLA dulu. Oleh karena itu saya ingin berguru kepada kedua pakar itu yg pengetahuan Bhs. Arabnya tinggi dan dalam.

Utk itu saya ingin beliau berdua menguji pemahaman saya ttg konsep al-Qur’an, khususnya ttg khalifah dan khilafah. Yg disebut oleh Al-Qur’an memang hanya kata khalifah (tdk ada penyebutan kata khilafah). Namun, krn yg kedua adalah bentuk derivatif dari yg pertama (fa’il dan fi’alah/noun dan verbal noun), maka secara substansial khilafah juga dikandung oleh Al-Qur’an. Tentu ini merupakan kesimpulan kaum substantivis, yg mungkin tdk diterima oleh kaum tekstualis. Sama halnya polemik ttg ‘aradh dan jauhar di kalangan mutakallimun maupun falasifah, sebagaimana antara lain dibahas dlm Kitab Ushul al-Din, karya Al-Baqillani, salah seorang ulama Sunni terkemuka.

Ini pulalah yg kemudian diadopsi oleh fukaha seperti Al-Mawardi dlm al-Ahkam al-Sulthaniyyah yg pada baris pertama sudah menyebut khilafah dlm konteks khilafat al-Nubuwwah. Al-Mawardi tentu merujuk kpd konsep khilafah sejak Umawiyyah hingga Abbasiyyah. Khilafah sbg lembaga politik selama itu berada di tangan para khalifah. Dari sinilah mulai muncul ‘alaqah ma’nawiyah’ bahkan tasyaqquq ma’nawi antara kedua istilah yg saling berkait berkelindan, atau menurut Imam Al-Ghazali dlm Bhs. Persia disebut az yik modar omad. Saya cukupkan sketsa pemahaman awam saya di sini dan dapat dikembangkan dgn membuka kitab para mutakallimun, fukaha, dan falasifah ttg maudhu ini.

Terkait Bhs. Arab, yg kedua figur itu lebih luas ilmunya dari saya, mungkin mereka bisa jelaskan “apakah kata khilafah dan khalifah yg berbeda bunyi tidak memiliki kaitan maknawi”. Kalau tidak salah akar kata keduanya sama yaitu kha la fa, yg berarti mengganti, mewakili, atau datang kemudian. Bukankah kalau demikian terdapat ‘alaqah ma’nawiyah, walau berbeda wazan. Khalifah adalah orang/pelaku, sedangkan khilafah adalah wujud dari perbuatan khalifah, yg mengandung arti sistem nilai kehidupan. Memang orang yg memahami khilafah sbg lembaga politik (hukumah siyasiyah/political authority or a form of government) akan mengatakan keduanya berbeda.

Hal demikian mafhum adanya. Konsep fukaha siyasah Sunni, sejak Ibn Qutaybah dgn ‘Uyun al-Akhbar, Ibn al-Muqaffa’ dgn al-Adab al-Kabir wa al-Adab al-Shagir, hingga Al-Mawardi dgn Al-Ahkam al-Sulthaniyah maupun Al-Ghazali dgn kitab berbahasa Persianya Nashihat al-Mulk sudah lama dikritik oleh fukaha madzhab al-Siyasat al-Syar’iyyah seperti Ibn Taymiyyah maupun Ibn Jama’ah yg menulis Tahrir al-Ahkam. Kritik lebih keras diberikan oleh Ibn Khaldun dlm Muqaddimah pada sebuah sub-judul Fi inqilab al-Khilafah ila al-Mulk. Ibnu Khaldun menganggap khilafah historis pasca al-Khilafat al-Rasyidah adalah kerajaan, karenanya merupakan sulthah madaniyyah bukan sulthah diniyyah. Khilafah historis itu adalah manifestasi dari patrimonalisme Arab.

Dalam kaitan ini, dari dulu saya tdk menyetujui konsep khilafah modern ala Rasyid Ridha (al-khilafat al- ‘uzma), atau Al-Nabhani, maupun Abul Kalam Azad. Ketaksetujuan thd konsep khilafah sbg kekuasaan politik ini (tanpa harus mengecamnya sesat menyesatkan tp menghargainya sbg ijtihad), selain mempertimbangkan Ali Abd al-Raziq dgn Al-Islam wa Ushul al-Hukm, juga karena pertimbangan realistik bahwa masyarakat dunia sekarang sudah berada dalam Negara Bangsa (Nation State) yg menuntut pengamalan al-muwathanah al-musytarakah-)(common citizenship). Lebih dari pada itu, di Indonesia tercinta, kita sdh mengukuhkan Negara Pancasila sbg Darul Ahdi was Syahadah (Abode of Consensus and Abode of Testimony).

Namun, konsep khilafah tidak berarti harus ditiadakan, krn khilafah memiliki konteks pengertian non politis. Dalam kaitan misi mondial manusia yakni sbg khalifatullah fi al-ardh, maka khilafah dlm tafsir kontekstual dapat berbentuk sistem peradaban yg menampilkan prinsip wasathiyah dan rahmatan lil ‘alamin. Pada hemat saya, sistematika baru ajaran2 Islam bisa mengambil bentuk: Tauhid >Khilafah >Ishlah yg berdimensi ganda al-wasathiyah (Jalan Tengah) dan al-‘ashriyyah (kemodernan/kemajuan).

Ada orang menolak pengaitan khalifah (misi kemanusiaan) dgn khilafah, hanya karena tdk kesetujuan mereka dgn khilafah politik ala Hizbut Tahrir. Inilah kerancuan. Terhadap konsep khilafah perennial, Hizbut Tahrir reduksionis. Pihak yg menolak Hizbut Tahrir kemudian juga terjebak kepada reduksionisme, bahkan melakukan distorsi.

Posisi pikiran saya: kembalikan konsep khilafah ke makna perennial (bhw manusia sbg khalifatullah fi al-ardh bertugas membangun khilafatullah fi al-ardh. Dalam tafsir kontekstual, khilafah perennial mengambil bentuk sistem peradaban dunia (world system) analog dgn tamaddun yg dibangun Muhammad SAW di Madinah dulu.

Dalam perspektif Bhs. Arab yg sedikit saya pahami, khalifah dan khilafah, yg berasal dari akar kata yg sama memiliki ‘alaqah ma’nawiyah jauhariyyah bahkan tasyaqquq ma’nawy.

Maka, saya prihatin dgn gegap gempita pengganyangan khilafah politis yg telah membawa dampak sistemik penegasian khilafah kultural dan sivilisasional. Jika ini berkembang, maka Peradaban Islam sbg al-badil al-tsaqafi, meminjam istilah Tariq Ramadhan ditutup pintu kebangkitannya. Lebih dari pada itu, mengangkat khilafah sbg isu politik Perpilpresan dan mempertentangkannya dgn Pancasila dlm nada labelisasi dan generalisasi pejoratif, pada hemat saya, potensial mengungkit luka lama yg dgn susah payah kita semua jernihkan ttg hubungan Islam dan Negara Pancasila.

Pada latar pikiran di atas itulah Dewan Pertimbangan MUI lewat Rapat Pleno ke-37 pada 27 Maret 2019 mengeluarkan Taushiyah. Terima kasih atas tanggapan baik yg positif maupun yg negatif.

Allahu a’lam bi al-shawab.

Penulis
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos