728 x 90

Soal Kasus Pidana Ahok, Kabareskrim Ngawur Asal Ngomong

Soal Kasus Pidana Ahok, Kabareskrim Ngawur Asal Ngomong

Jakarta, Djakartatoday.com Pernyataan Kabareskrim Mabes Polri yang menyebut Pilkada 2020 rentan disusupi kelompok anti Pancasila hingga konflik isu SARA, sangat disayangkan Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Irjen Pol Purn KH Anton Tabah Digdoyo. Apalagi pernyataan Kabareskrim tersebut banyak yang mengaitkan dengan Pilkada 2017 yang memunculkan aksi demo 1410, 411 dan 212 yang meminta Gubernur

Jakarta, Djakartatoday.com

Pernyataan Kabareskrim Mabes Polri yang menyebut Pilkada 2020 rentan disusupi kelompok anti Pancasila hingga konflik isu SARA, sangat disayangkan Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Irjen Pol Purn KH Anton Tabah Digdoyo.

Apalagi pernyataan Kabareskrim tersebut banyak yang mengaitkan dengan Pilkada 2017 yang memunculkan aksi demo 1410, 411 dan 212 yang meminta Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diadili dalam kasus Penistaan Agama.

“Siapapun yang menuduh rakyat SARA, intoleran dan radikal, serta tidak Bhinneka ketika nuntut Ahok diadili dan dipidana dalam kasus Penodaan Agama adalah ngawur, asal ngomong,” kata KH Anton Tabah kepada Djakartatoday.com, Rabu (4/3).

Menurutnya, anggapan tersebut sama saja tak paham dengan hukum yang diterapkan kepada Ahok. Ahok, kata Anton Tabah, jelas-jelas terbukti menodai Agama dengan diterapkannya Pasal 156a KUHP.

Hal lain yang mendasari tudingan intoleransi dalam kasus Ahok, menurut Anton Tabah, yakni berbagai pihak tersebut tak paham dengan Agama.

“Menghina Allah, Al- Quran atau Nabi itu kejahatan sangat serius, kalau kita diam, divonis kafir sama Allah. Hal itu juga sama saja membela rezim secara membabi buta sehingga mengabaikan Hukum, UU, dan Agama,” tegas mantan Jenderal Polisi tersebut.

Mengenai aksi 1410, 411 dan 212, menurutnya aksi yang diikuti jutaan umat Islam Indonesia itu murni sebagai respon publik mengenai hukum yang dijalankan kepada Ahok.

Dijelaskan, aksi 212 terjadi karena Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun tak kunjung ditahan dan tak dinonaktifkan dari jabatannya.

“Lalu disidang divonisnya ringan, cuma 2 tahun. Padahal Fatwa MA untuk pelaku Penodaan Agama dengan klasifikasi berat harus dihukum maksimal dari ancaman hukumannya,” ungkap Anton Tabah.

“Lihat Ahok, sudah dihukum ringan tidak dipenjara, di Lapas cuma disamakan status tahanan, yaitu di Rutan Brimob konon dengan fasilitas khusus ?” tanyanya.

Aksi demo umat Islam tersebut juga disaksikan dunia, lantaran diikuti jutaan massa namun berlangsung dengan tertib.

“Demo massa terbesar dalam sejarah manusia tetapi tetap rapi, tertib, indah dan bersih. Mereka banyak masuk Islam. Semoga fakta-fakta ini jadi wawasan bagi pejabat-pejabat Indonesia sehingga tidak menuduh umat Islam sebagai radikal, SARA, dan intoleran,” tegas mantan pejabat tinggi Polri tersebut.
(Abdul Halim)

Penulis
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos