728 x 90

Lindungi Rakyat DKI, Anies Pasang Badan

Lindungi Rakyat DKI, Anies Pasang Badan

Oleh: Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) Ekonomi dunia sedang collaps, termasuk Indonesia. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi kondisi ini juga dirasakan oleh semua daerah. Pajak sebagai andalan pendapatan, turun drastis. Wisata, restoran, tambang, properti, dan hampir semua bisnis ambruk, otomatis tak ada pemasukan pajak. Anggaran negara jebol, begitu juga anggaran daerah. Covid-19

Oleh:

Tony Rosyid

(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Ekonomi dunia sedang collaps, termasuk Indonesia. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi kondisi ini juga dirasakan oleh semua daerah. Pajak sebagai andalan pendapatan, turun drastis.

Wisata, restoran, tambang, properti, dan hampir semua bisnis ambruk, otomatis tak ada pemasukan pajak.

Anggaran negara jebol, begitu juga anggaran daerah. Covid-19 memporak-porandakan semuanya, tak terkecuali DKI. APBD semula Rp 87,9 T menjadi Rp 47,2 T gara-gara corona.

Dengan minimnya pemasukan, Gubernur DKI tagih Dana Bagi Hasil (DBH) ke Kementerian Keuangan. Sudah seharusnya, namanya juga hutang, mesti ditagih. Apalagi, DKI lagi butuh untuk KJP dan Bansos serta mengatasi Covid-19. Juga untuk selamatkan nyawa dan dampak ekonomi jutaan rakyat DKI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berkelit. Sejumlah Menteri ikutan jadi tim penyerang Anies, sampai nama BPK diseret-seret. Tak terima dilibatkan dalam DBH DKI, BPK teriak. Apa urusannya sama gue ? Kira-kira seperti itu kalau pinjam bahasa Betawi.

Akhirnya, dibayar separuh dan penagihan sukses. Sisanya ? dicicil. Maklum, negara dalam keadaan susah, harus saling memahami. Mau nyicil aja muter kesana kemari, gerutu warga DKI. Hus, sabar ! Gak usah dilanjutin komennya. Sudah susah bayar utang, gak usah dikasih komen macem-macem, kasihan. Jangan tambah beban orang yang lagi sulit, doain saja.

Ini saja sudah lumayan. Mau nyicil, ada i’tikat baik niat bayar hutang. Anies lega, meski harus terima bullyan dulu sebelum dibayar. Selama itu dilakukan demi rakyat, bullyan yerasa lezat.

Saatnya kencangkan sabuk anggaran. Pangkas pengeluaran yang tidak terlalu mendesak. Sortir sana-sini, prioritaskan kegiatan yang urgent. Tentu, kebutuhan untuk rakyat harus paling utama. Ini prinsip yang selama ini jadi pegangan Gubernur DKI.

Mengatasi Covid-19, baik untuk anggaran kesehatan, maupun untuk tangani dampak ekonominya, butuh dana cukup besar. Yang jadi persoalan sesungguhnya bukan berapa besar kebutuhannya. Tetapi persoalannya justru pada minimnya pemasukan.

Pajak jauh merosot. Di DKI, pendapatan pajak yang semula Rp 50,17 T, turun jadi Rp 22,5 T, tinggal 45 persen, sebab dunia usaha sekarat. Tapi, lagi-lagi, demi selamatkan nyawa rakyat, demi ketahanan ekonomi rakyat, tak ada alasan untuk tidak melindungi rakyat. Baik ketahanan pangannya, terutama nyawanya.

Meski anggaran terbatas, tak ada pegawai honorer DKI yang di-PHK. Sebanyak 120 ribu pegawai PJLP tetap dipertahankan. Ini tanggung jawab Pemprov DKI untuk tetap membuka lapangan kerja.

Dana Bansos yang semula Rp 188 M, dinaikkan jadi Rp 5 T. Dengan penduduk paling sedikit di pulau Jawa, dibanding Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten, tapi anggaran DKI paling besar. Belum ditambah operasi Baznas DKI yang membantu program bantuan sosial dengan anggaran ratusan miliar rupiah.

Hingga satu waktu, sampailah Anies pada satu titik dilematis. Ada dana Rp 2 T, ini mau dialokasikan untuk Bansos bagi 1,2 juta rakyat prasejahtera, atau untuk “Tunjangan Kinerja Daerah” (TKD) pegawai DKI.

Dilematis! Pegawai tentu ingin TKD-nya dibayar penuh. Kalau kepotong, bini bisa ngamuk, terutama bini simpanan. Emang ada ? Kalau ada, lu juga gak bakal tahu, namanya juga simpanan. Anak-anak rentan protes, karena uang jajannya berkurang. Rencana beli ini dan itu bisa batal.

Potong “TKD” pegawai, berpotensi melahirkan kekecewaan, semangat kerja bisa kendor. Tapi, mosok sih mau korbankan warga DKI dengan memotong anggaran bansos untuk 1,2 juta masyarakat prasejahtera ?

Bagaimana menurut para pegawai ? Kalau bisa, “TKD” jangan dipotong. Kalau dipotong, ya jangan banyak-banyak. Artinya, pegawai merekomendasikan potong juga jatah untuk Bansos, bagi-Bagilah… Katanya.

Hadapi rekomendasi ini, Anies tersenyum. Lalu dengan lirih Gubernur DKI ini bicara: “diantara kedua pihak yaitu pegawai dan 1,2 juta masyarakat prasejahtera, mana yang lebih membutuhkan ? Pegawai atau 1,2 juta warga prasejahtera itu ?” Para pegawai, terutama elit strukturalnya, terdiam. “ini soal moral”, lanjut Anies.

Suara lirih Anies rupanya menyentuh hati anak buahnya. Akhirnya, pegawai pun sepakat untuk diberikan hanya 50 persen TKD-nya, dan 1,2 juta rakyat prasejahtera DKI menerima Bansos, utuh tidak ada pemotongan.

Ini hanya soal kepekaan, social morality dan seni bagaimana memimpin, menghargai dan tetap mengedepankan dialog meski dengan anak buah. Rakyat, terutama penerima bansos, harus memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai Pemprov DKI. Mereka rela dipotong 50 persen TKD-nya untuk Bansos.

Ternyata, bukan hanya dokter dan tenaga medis yang layak disebut pahlawan di masa pandemi Covid-19 saat ini, tetapi gelar pahlawan pantas juga disematkan kepada para pegawai Pemprov DKI. Kalian TOP! Pakai huruf kapital semua.

Meski dipotong 50 persen, TKD pegawai DKI masih tergolong besar. Kira-kira, sama besarnya dengan take homepay pegawai Kementerian yang tidak dipotong. Emang gak dipotong ? Jangan nyindir ah!

Tidak hanya soal bagaimana mengamankan Bansos. Anies juga keluarkan Pergub No 47 terkait kebijakan PSBB. Mewajibkan kepada siapapun yang keluar masuk DKI untuk mengurus SIKM, diantaranya rapid test. Untuk apa ? Memastikan bahwa rakyat DKI yang selama ini “stay at home” tidak tertular oleh hilir mudik para pemudik.

Anies tak ingin khianati warga DKI yang 60 persen mengkarantina diri di rumah. Tak ingin khianati warga yang nahan diri untuk tidak shalat jumatan, dan mengosongkan tempat ibadah untuk sementara waktu. Tidak mau khianati pedagang Tanah Abang, Thamrin City, dan pemilik mall yang tutup. Karena itu, siapapun tanpa kecuali, masuk Jakarta harus ada SIKM. Lalu lalang di Jakarta harus pakai masker. Kalau tidak, akan kena denda Rp 250 ribu. Kurang tegas ? Untuk tegas, tak perlu gebrak meja atau caci maki bro. Lebay ! Sayang mulut !

Anies juga menghadapi berbagai tekanan yang memintanya untuk buka Mall, tempat wisata dan sarana bisnis lainnya. Tolak! Sebab, data para ahli menyimpulkan bahwa wabah belum berakhir. Bahaya! Nyawa warga DKI itu yang utama, meski ekonomi tetap penting.

Nah, untuk menghadapi situasi dilematis bahkan genting, perlu seorang pemimpin yang tidak saja bijak dan lurus, tapi berani pasang badan demi rakyatnya. Anies telah menunjukkan itu. Terbukti hasil survei, 80, 70 persen warga DKI puas dengan kinerja Anies. Beruntunglah warga DKI dan kebetulan, saya bukan warga DKI. Apa urusannya ? Hehehe

(Jakarta, 30 Mei 2020)

Penulis
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos