728 x 90

Kekacauan Negara Di Era Rezim Jokowi

Kekacauan Negara Di Era Rezim Jokowi

Oleh : Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) Negara jadi kacau. Kekacauan itu hampir di semua aspek. Kita mulai dari aspek hukum. Aparat, bahkan institusi hukum terlibat jauh dalam politik. Tak bisa dibantah itu. BIN pamer operasi. KPK dimatikan untuk menyelamatkan orang – orang besar dan kasus besar. Beruntun RUU diusulkan dan UU diterbitkan

Oleh :

Tony Rosyid

(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Negara jadi kacau. Kekacauan itu hampir di semua aspek. Kita mulai dari aspek hukum. Aparat, bahkan institusi hukum terlibat jauh dalam politik. Tak bisa dibantah itu. BIN pamer operasi. KPK dimatikan untuk menyelamatkan orang – orang besar dan kasus besar. Beruntun RUU diusulkan dan UU diterbitkan untuk melindungi kepentingan korporasi dan oligarki. UU Minerba, UU Corona, RUU Omnibus Law dan RUU HIP, meski telah secara masif mendatangkan gelombang penolakan dari rakyat, tetap saja dipaksakan.

Kekacauan juga terjadi di BUMN. PT Jiwasraya kebobolan belasan triliun rupiah. Pertamina rugi, Komutnya mencak-mencak. Sebelumnya bilang Pertamina merem aja untung. Eh rugi. Sekarang bilang data dari Dirut gak bener. Kacau!

Banyak BUMN dijaminkan untuk pinjaman pembangunan infrastruktur. Diantaranya infrastruktur komersial. Artinya, dibangun untuk dijual lagi. Total hutang luar negeri BUMN saat ini Rp 835 T (USD 57,8 M), naik 15,1% dari bulan Juli. Pada akhirnya, megap-megap untuk bayar hutang.

Pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen. Berlanjut ke kuartal berikutnya. Artinya, telah terjadi resesi. Dampaknya diantaranya pada PHK. Angka pengangguran diperkirakan bertambah 4,2 juta orang (data Bappenas). Itupun kalau Bappenas jujur dan menggunakan standar wajar dalam menghitung.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk cetak uang Rp 600 T. Pakai bahasa yang agak sedikit keren: burden sharing. Mungkin supaya orang awam tak paham dan tidak menimbulkan gejolak. Cetak uang berlebihan dengan menempatkan BI di bawah eksekutif adalah rawan penyelahgunaan dan berpotensi menciptakan inflasi.

Kalau terjadi inflasi, siapa yang nanggung biayanya? Rakyat! Anda saat ini beli kopi Rp 2.000. Nanti tahun 2021 atau 2022, harganya “mungkin” bisa naik jadi Rp 5.000. Uang anda berkurang nilainya. Makanya, sejumlah orang kaya ramai ramai menukar uangnya ke emas atau Dollar AS.

Dengan UU Corona, muncul anggaran Rp 905 T. Digunakan secara bebas karena dilindungi oleh UU No 2/2020. Bebas dari tuntutan pidana, perdata dan TUN. Namun bukannya anggaran itu lebih banyak dipakai untuk atasi pandemi (kurang dari 10%), tapi justru mayoritas digunakan untuk injeksi korporasi dan perbankan. Pandeminya cenderung diabaikan, dampak ekonominya yang terus sibuk diatasi. Ya, seperti menuang air di ember bocor. Sia-sia! Dan sekarang baru siuman tapi sudah terlambat.

Kenapa BI tak beli saja SBN yang ada di tangan bank-bank itu. Lalu turunkan suku bunga (BI rate) hingga 0-1% saja seperti di Singapura (0%), Thailand (0,5%) dan Malaysia (1,75). BI rate saat ini masih 4%. Meski sudah diturunkan 1% (dari semula 5%) dalam empat tahap, tapi tak mampu menahan laju resesi. Dunia usaha tersendat karena suplay liquiditas terhambat, meski demand besar. Para pengusaha juga tak mampu membayar cicilan bank, karena besarnya bunga (8%, hingga di atas 10%).

Uniknya, uang nasabah bank terus bertambah. Artinya, masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya di bank dari pada menggunakannya untuk biaya konsumsi. Makin parah lagi! Uang yang beredar di masyarakat makin kecil. Ini akan memicu naiknya angka kemiskinan rakyat.

Kekacauan juga terjadi di panggung politik. Isinya para gerombolan buzzerRp yang dianggarkan Rp 90,45 M. Masalah apapun sepertinya mau diselesaikan lewat buzzerRp. Apapun penyakitnya, pasukan Bodrek jadi obatnya. Ngeri benar!

Belum lagi ketika musim orang gila beroperasi. Sebaran teror di berbagai wilayah, diantaranya Lampung, Palembang dan Bogor, semakin menambah kekacauan sosial masyarakat.

Di jajaran Kementerian, terjadi overlaping. Menkes banyak diam, lahan Corona diambil TNI dan Menko Maritim. Kementerian Agama sibuk ngobok ngobok umat dengan mengurus radikalisme dan sertifikasi muballigh. Menteri Pertahanan diberi tugas untuk mengurusi ketahanan pangan. Makin kacau! Wapres ? Presiden saja lupa menyebut namanya saat pidato.

Soal Pandemi, Pemerintah gagal mengatasi. Negara lain mulai terbebas, di negeri ini Covid-19 justru makin berkembang biak dan mengganas. Rata-rata perhari bertambah 3000-an orang terinveksi. Rate mortality nasional 4,1%. Ada 100 orang setiap hari meninggal. Akibatnya, sudah 68 negara melock-down Indonesia. Dalam situasi ini, Pemerintah bukannya fokus menyelesaikan, tapi malah saling menyalahkan.

Kekacauan bahkan sering muncul seiring dengan kebijakan Gubernur DKI. Dalam banyak kebijakan Gubernur Anoes, Pemerintah Pusat seringkali mengambil posisi sebagai oposisi. Bukan mendukung dan bersinergi untuk atasi pandemi.

Ini hanya sebagian dari potret negara yang bernama Indonesia saat ini. Sebuah kekacauan yang belum ada tanda-tanda untuk berhenti.

Mungkinkah ini merupakan isyarat akan terjadinya keruntuhan sebuah rezim ? Wallahu A’lam.

Jakarta, Kamis, 17 September 2020

(Red: Abdul Halim)

Penulis
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos