728 x 90

KAMI Menuntut Pembebasan Para Tokohnya yang Ditangkapi Rezim Otoriter Jokowi

KAMI Menuntut Pembebasan Para Tokohnya yang Ditangkapi Rezim Otoriter Jokowi

Jakarta, Djakartatoday.Com Biasanya rezim otoriter yang berada diambang kejatuhan, tindakannya selalu ngawur dengan menangkapi para tokoh masyarakat dan ummat yang dianggap akan menjatuhkan kekuasaannya, seperti dilakukan rezim otoriter Jokowi yang semakin kehilangan legitimasinya dimata rakyat. Meski sebagai gerakan moral yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara yang semakin carut marut ini, para tokoh nasional

Jakarta, Djakartatoday.Com

Biasanya rezim otoriter yang berada diambang kejatuhan, tindakannya selalu ngawur dengan menangkapi para tokoh masyarakat dan ummat yang dianggap akan menjatuhkan kekuasaannya, seperti dilakukan rezim otoriter Jokowi yang semakin kehilangan legitimasinya dimata rakyat.

Meski sebagai gerakan moral yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara yang semakin carut marut ini, para tokoh nasional Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tetap dicurigai dan difitnah akan menggulingkan kekuasaan rezim diktator ini.

Maka tidaklah mengherankan jika tiga tokoh nasional KAMI (Dr. Syanganda Nainggolan, Dr. Anton Permana dan Jumhur Hidayat) langsung ditangkap dengan tuduhan melanggar UU ITE. Rezim otoriter berharap akan terjadinya Penggembosan KAMI jika para tokohnya ditangkapi.

Berikut ini pernyataan Presidium KAMI atas penangkapan ketiga tokoh nasionalnya tersebut.

PERNYATAAN ATAS PENANGKAPAN PEJUANG KAMI

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan penangkapan Tokoh KAMI atas nama Dr. Anton Permana, Dr. Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan beberapa orang dari Jejaring KAMI Medan, dengan ini KAMI menyatakan sikap sebagai berikut:

1. KAMI menyesalkan dan memprotes penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Penangkapan mereka, khususnya Dr. Syahganda Nainggolan, jika dilihat dari dimensi waktu dasar Laporan Polisi dan keluarnya Sprindik pada hari yang sama jelas aneh atau tidak lazim dan menyalahi prosedur. Lebih lagi jika dikaitkan dengan KUHAP Pasal 17 tentang perlu adanya minimal dua barang bukti, dan UU ITE Pasal 45 terkait frasa “dapat menimbulkan” maka penangkapan para Tokoh KAMI patut diyakini mengandung tujuan politis.

2. Pengumuman pers Mabes Polri oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono tentang penangkapan tersebut KAMI nilai: (a) mengandung nuansa pembentukan opini (_framing_), (b) melakukan generalisasi dengan penisbatan kelembagaan yang bersifat tendensius, dan (c) bersifat prematur yaitu mengungkapkan kesimpulan dari proses pemeriksaan yang masih berlangsung.

3. Semua hal diatas, termasuk membuka nama dan identitas seseorang yang ditangkap, menunjukkan bahwa Polri tidak menegakkan prinsip praduga tak bersalah (_presumption of innocence_), yang seyogya harus diindahkan oleh Lembaga Penegak Hukum/Polri.

4. KAMI menegaskan bahwa ada indikasi kuat handphone beberapa Tokoh KAMI dalam hari-hari terakhir ini diretas/dikendalikan oleh pihak tertentu sehingga besar kemungkinan disadap atau “digandakan” (dikloning). Hal demikian sering dialami oleh para aktifis yang kritis terhadap kekuasaan negara, termasuk oleh beberapa Tokoh KAMI. Sebagai akibatnya, “bukti percakapan” yang ada sering bersifat artifisial dan absurd.

5. KAMI menolak secara kategoris penisbatan atau pengaitan tindakan anarkis dalam unjuk rasa kaum buruh, mahasiswa dan belajar dengan Organisasi KAMI. KAMI mendukung mogok nasional dan unjuk rasa kaum buruh sebagai bentuk penunaian hak konstitusional, tapi KAMI secara kelembagaan belum ikut serta, kecuali memberi kebebasan kepada para pendukungnya untuk bergabung dan membantu pengunjuk rasa atas dasar kemanusiaan. Polri justeru diminta untuk mengusut adanya indikasi keterlibatan pelaku profesional yang menyelusup ke dalam barisan pengunjuk rasa dan melakukan tindakan anarkis termasuk pembakaran (sebagaimana diberitakan oleh media sosial).

6. KAMI meminta Polri membebaskan para Tokoh KAMI dari tuduhan dikaitkan dengan penerapan UU ITE yang banyak mengandung “pasal-pasal karet” dan patut dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan Konstitusi yang memberi kebebasan berbicara dan berpendapat kepada rakyat warga negara. Kalaupun UU ITE tersebut mau diterapkan, maka Polri harus berkeadilan yaitu tidak hanya membidik KAMI saja sementara banyak pihak di media sosial yang mengumbar ujian kebencian yang berdimensi SARA tapi Polri berdiam diri.

7. KAMI mengucapkan terima kasih dan memberi penghahargaan tinggi kepada berbagai pihak yang bersimpati kepada para Tokoh KAMI yang ditahan, antara lain ProDem, LBH Muslim, para akademisi/pengamat, dan para nitizen serta pendukung KAMI yang terus menggemuruhkan pembebasan para Tokoh KAMI tersebut.

KAMI bersyukur bahwa dengan berbagai tantangan dan ujian, termasuk penangkapan para tokohnya, KAMI semakin mendapat simpati dan dukungan rakyat. KAMI semakin bertekad untuk meneruskan Gerakan Moral Menegakkan Keadilan dan Melawan Kelaliman.

_Wa Allahu al-Musta’an_

Merdeka!

Presidium KAMI:

Gatot Nurmantiyo

Rochmat Wahab

M. Din Syamsuddin

(Redaktur: Abdul Halim)

Penulis
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos