728 x 90

Demokrasi Islam Vs Demokrasi Liberal & Theokrasi

Demokrasi Islam Vs Demokrasi Liberal & Theokrasi

Oleh: Shamsi Ali Konon kabarnya Demokrasi itu dipahami sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, bahwa kekuasaan tertinggi itu sesungguhnya ada di tangan rakyat. Pengertian di atas tentunya adalah pemahaman demokrasi yang berbentuk liberal. Bahwa Demokrasi liberal memang semuanya terpusat pada manusia. Manusia memang menempatkan diri sebagai superman dalam hidupnya. Pemahaman

Oleh:

Shamsi Ali

Konon kabarnya Demokrasi itu dipahami sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, bahwa kekuasaan tertinggi itu sesungguhnya ada di tangan rakyat.

Pengertian di atas tentunya adalah pemahaman demokrasi yang berbentuk liberal. Bahwa Demokrasi liberal memang semuanya terpusat pada manusia. Manusia memang menempatkan diri sebagai superman dalam hidupnya.

Pemahaman ini tentunya merupakan antitesis dari konsep teokrasi atau konsep bernegara yang berdasarkan kepada paham agama secara mutlak. Dimana pemerintah diyakini sebagai “representasi Tuhan” dan karenanya memiliki hak sacara mutlak untuk menentukan urusan publik sesuai keyakinan dari agama yang dianutnya.

Antara paham Demokrasi liberal dan konsep Negara Theokrasi sesungguhnya memiliki kecenderungan yang sama. Keduanya adalah konsep yang rentang melahirkan “Absolutisme” yang dapat merugikan negara atau bangsa.

Dalam konsep Demokrasi liberal rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sering mengantar kepada paham dan praktek hidup yang sesuai dengan kecenderungan rakyat banyak.

Hal ini tentu sangat berbahaya. Karena kebenaran dan kebatilan, khususnya yang berkaitan dengan agama dan moralitas, akan ditentukan oleh arah suara rakyat mayoritas. Jika mayoritas rakyat itu sadar agama dan moralitas tentu masih positif. Tapi sebaliknya jika mayoritas rakyat telah menyeleweng dari nilai-nilai “kefitrahan” kemanusiaan, maka akan terlahir kemudian kebijakan-kebijakan publik yang bertentangan dengan fitrah manusia.

Sebaliknya pada konsep Theokrasi, kekuasaan tertinggi ada pada pemimpin (Imam) yang diyakini sebagai Wakil Tuhan di bumi. Karenanya, atas nama agama atau Tuhan, kebijakan publik semuanya ditentukan oleh pemimpin.

Masalahnya adalah pemimpin itu walaupun memang diyakini sebagai Wakil Tuhan (khususnya dalam konteks Pemerintahan Syiah Iran), tapi pastinya mereka adalah tetap manusia yang memiliki semua kecenderungan manusia itu (hawa nafsu dan lain-lain).

Maka sebagaimana teori yang mengatakan bahwa “power tend to corrupt” (kekuasaan cenderung korup/rusak), paham Theokrasi ini tidak jarang berakhir pada “kekuasaan mutlak” (diktatorship) yang melahirkan kesemena-menaan dan manipulasi dalam kebijakan publik dan manajemen negara.

Di sinilah kemudian Islam dan praktek publik (Kenegaraan) Rasulullah SAW mengambil jalan tengah (wasatiyah). Yaitu mengambil sebuah sistim yang di satu sisi memberikan hak otoritas (kekuasaan) kepada penguasa dan taat kepada penguasa (umara) dapat dipandang sebagai “Ketaatan kepada Allah dan RasulNya).

Tetapi di sisi lain, Islam memberikan hak yang dijaga dan dijamin bagi rakyat, bahkan dalam konteks tertentu menjadi kewajiban rakyat untuk melakukan koreksi kepada kekuasaan. Bahwa kekuasaan itu tidak lain adalah amanah dari Allah, sekaligus tanggung jawab untuk memberikan pelayanan (khidmah) kepada rakyat.

Jika kita menelusuri karakter Pemerintahan Islam dalam perjalanan sejarahnya, bahkan dari zaman Rasulullah SAW di Madinah, memiliki kecenderungan menapak jalan pemerintahan yang “tawazun” (imbang).

Rasulullah SAW bahkan sebagai Rasul dan Nabi, kita yakini menerima wahyu dalam segala urusan aspek kehidupan. Tapi kesadaran akan hak rakyat dalam tatanan kehidupan publik (Negara) Rasulullah SAW juga tidak jarang menerima masukan dari para sahabat.

Bahkan beberapa kali justru apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW berbeda dengan keinginan mayoritas umat. Rasulullah SAW kemudian mengambil pendapat mayoritas selama tidak melanggar prinsip ajaran Islam. Salah satunya yang kita ingat dalam sejarah adalah kisah Perang Khandak (Parit).

Juga dalam hal tawanan Perang Badar, dimana beliau menerima pendapat sahabat terkemuka Abu Bakar RA ketimbang pendapat Umar RA. Belakangan justeru yang dikonfirmasi oleh Allah SWT adalah opini Umar bin Khatthab RA.

Pemerintahan Islam yang imbang itu sangat nampak dalam proses pembentukan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dalam prosesnya, beliau (Rasulullah SAW) melibatkan seluruh unsur masyarakat Madinah dari semua kalangan. Padahal realitanya, sekali lagi beliau adalah seorang Rasul dan Nabi yang pastinya “tidak mengatakan sesuai keinginannya (hawa nafsu) tetapi sesuai dengan wahyu (ayat).

Para Khulafaur Rasyidin semuanya di satu sisi menerima kekuasaan itu sebagai amanah Allah. Tetapi amanah itu dalam konteks “khidmatul ibaad” (pelayanan kepada hamba-hambaNya). Namun di sisi lain mereka semua sadar bahwa rakyat di satu sisi adalah “ra’iyah” (yang digembala, dijaga, diperhatian, dilayani, dan seterusnya). Namun di sisi lain mereka juga memiliki hak (dan/atau kewajiban) untuk mengawal dan mengoreksi kekuasaan itu jika menyeleweng.

Di saat Abu Bakar RA menerima amanah kekuasaan, ketika itu beliau berdiri dengan pedang terhunus seraya menyampaikan: “saya telah dipilih sebagai pemimpin dan belum tentu saya yang terbaik di antara kalian. Maka bantulah saya dalam mengemban amanah ini. Tapi jika saya menyeleweng, maka luruskanlah saya dengan pedang ini”.

Demikian pula Umar, Utsman, Ali, dan semua pemimpin Islam dalam sejarah yang konsisten dengan ajaran Islam. Semuanya menyadari jika kekuasaan itu adalah amanah Allah untuk memberikan pelayanan kepada hamba-hambaNya.

Oleh karena itu, dalam konsep Nation State saat ini, dimana Demokrasi menjadi konsensus dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, Umat Islam dan bangsa Indonesia tentunya akan selalu konsisten dengan pemahaman yang imbang itu.

Bahwa Pemerintah (kekuasaan) punya hak otoritas untuk mengelolah negara/bangsa. Tetapi juga sadar bahwa dalam tatanan kehidupan bernegara yang demokratis, rakyat memiliki hak (bahkan kewajiban) untuk mengoreksi kekuasaan yang cenderung korup.

Saya yakin konsep demokrasi imbang inilah yang dianut di Indonesia. Apalagi memang Indonesia bukan negara agama. Tapi juga bukan negara sekuler liberal. Maka jalan tengah (wasatiyah) menjadi pilihan bahkan karakter kehidupan bernegara dan berbangsa kita.

Semua itu tentunya terpatri dalam konsep Pancasila yang secara Filsafat menyatukan nilai-nilai Agama dan nilai-nilai Kebangsaan.

Harapan kita tentunya pemahaman imbang (tawazun) atau moderat (wasatiyah) ini harus dipertahankan secara konsisten. Bahwa Pemerintah punya hak untuk mengelolah negara berdasarkan pertimbangan -pertimbangannya. Tapi di sisi lain, rakyat punya hak, bahkan sekali lagi pada tataran tertentu menjadi kewajiban sebagai amar ma’ruf nahi mungkar, untuk melakukan koreksi kepada kekuasaan pemerintahan.

Pada saat rakyat mengambil hak atau melakukan kewajiban dengan koreksi kekuasaan, inilah seringkali kemudian Pemerintah teruji dalam konsistensi Demokrasinya. Apakah siap dikoreksi sebagai konsekwensi paham demokrasi yang dibanggakan itu?

Atau sebaliknya justeru alergi menerima kritik lalu melakukan reaksi yang justeru antitesis terhadap konsep demokrasi itu. Kritikan atau koreksi masyarakat dianggap ancaman, lalu terjadi kriminalisasi kepada rakyat, cendekiawan dan ulama.

Kalau itu terjadi, sesungguhnya telah terjadi kemunafikan yang nyata atas nama Demokrasi itu sendiri. Semoga saja tidak !

Jakarta-Makassar, Ahad, 18 Oktober 2020

(Penulis adalah Presiden Nusantara Foundation, New York AS)

Redaktur: Abdul Halim

Penulis
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos