728 x 90

Speedy Trial: Inikah Model Persidangan Yang Akan Digunakan Oleh MK Jika UU Omnibus Law CLBK Di-Judicial Review ?

Speedy Trial: Inikah Model Persidangan Yang Akan Digunakan Oleh MK Jika UU Omnibus Law CLBK Di-Judicial Review ?

Oleh: Prof Dr Pierre Suteki SH MH (Guru Besar FH UNDIP, Semarang) A. Pengantar Penolakan terhadap pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Bisnis dan Kerja (CLBK) atau secara resmi disebut RUU Cipta Kerja terus bergulir. Bukan hanya pekerja, siswa, LSM umum dan keagamaan, mahasiswa, akademisi melainkan ditolak oleh Perkumpulan Investor ASEAN dan 35 Investor Eropa

Oleh:

Prof Dr Pierre Suteki SH MH

(Guru Besar FH UNDIP, Semarang)

A. Pengantar

Penolakan terhadap pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Bisnis dan Kerja (CLBK) atau secara resmi disebut RUU Cipta Kerja terus bergulir. Bukan hanya pekerja, siswa, LSM umum dan keagamaan, mahasiswa, akademisi melainkan ditolak oleh Perkumpulan Investor ASEAN dan 35 Investor Eropa dan Amerika ( AUM) yang nilai investasinya mencapai 4,1 Trilyun Dollar AS. Jadi, sebenarnya dari sisi legitimasi, RUU ini tidak lagi memiliki nilai tawar terhadap kedaulatan rakyat sebagai inti demokrasi. Berita terbaru saya terima, MUI sebagai representasi umat Islam telah menemui Presiden untuk meminta agar RUU CLBK dibatalkan dengan menerbitkan Perppu, namun tersiar kabar bahwa Presiden menolaknya dan menyarankan kepada MUI dan pihak yang tidak puas dipersilahkan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ada beberapa pihak sekarang ini yang tidak percaya kepada MK untuk mengadili RUU yang diusulkan oleh Presiden dan telah disetujui oleh DPR untuk disyahkan menjadi UU. Mengapa? Mengingat ketika “rezim legislator” sudah menyatu dalam satu genggaman kekuasaan, maka kiprah hakim MK pun sangat diragukan akan berlaku jujur dan adil mengingat 6 dari 9 hakim MK diusulkan oleh Presiden dan DPR. Dari hitungan angka, 6 hakim akan memenangkan pihak Pemerintah dan apalagi 3 lainnya yang diusulkan oleh MA juga mendukung Pemerintah dlm menolak permohonan pembatalan RUU CLBK.

B. Speedy Trial, apakah pilihan terbaik Sidang Omnibus Law?

Kita ketahui bersama UU CLBK itu dikenal sebagai UU Sapu Jagad karena 1 UU memuat perubahan dari 79 UU lainnya dan meliputi sekitar lebih dari 1200 pasal yang direview. Bisakah Anda membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mereview ribuan pasal tersebut sedangkan hanya mereview 1 kata DAPAT dalam satu pasal UU dibutuhkan berbulan-bulan untuk sampai pada Putusan MK, apakah mengabulkan ataukan menolak permohonan penggugat. Berdasar sistem persidangan dalam sengketa hasil Pilpres 2019, keterbatasan waktu MK dan banyaknya alat bukti maka ditempuh mekanisme SIDANG CEPAT ( SPEEDY TRIAL) yang menurut saya akan rentan untuk dilakukannya Peradilan Sesat karena tidak berdalil dan berdalih kepada kebenaran (Trial Without Trurth) sehingga cacat secara moral melainkan hanya berdalil dan berdalih pada apa yang tampak kasat mata, itu pun banyak diragukan orang.

Saya sempat mencoba menelisik atas keberlangsungan penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2019. Saya cukup terhenyak karena para hakim dan ahli persidangan terkesan sudah terjebak pada aspek kepastian hukum tanpa menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana diberitakan oleh GELORA.CO 21 Juni 2019- Ahli Hukum yang dihadirkan kubu 01, Prof Edward Omar Sharif Hiariej alias Prof Eddy menyebut permohonan gugatan yang diajukan kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi memiliki argumentasi hukum yang dangkal. Hal itu lantaran perkara sengketa Pilpres yang dipersoalkan lebih tepat dibawa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, bukan MK.

Saya tertarik dengan pendapat Prof. Hiareij yang intinya menyatakan:

“Jika hal ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, baik sebagian maupun seluruhnya maka Mahkamah Konstitusi tidak lagi sebagai ‘The Guardian Of Constitution’ melainkan sebagai ‘The Destroyer Of Constitution’,” demikian Prof. Edward Omar Sharif Hiareij, Ahli Hukum Pidana dari UGM.

Pernyataan Prof. Hiareij ini menjadi menarik bagi saya karena pernyataan ini mengindikasikan bahwa patut diduga pendapatnya hanya berkutat dan terjebak pada “apa yang tertulis” (rules and logic), kurang atau bahkan tidak melihat fakta lain yang seharusnya disodorkan kepada hakim agar juga memperhatikan aspek non tekstual atau disebut kontekstual. Bukankah dalam UU KEKUASAAN KEHAKIMAN NOMOR 48 TAHUN 2009 pada Pasal 5 ayat 1 disebutkan secara jelas dan tegas bahwa:

“HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI WAJIB MENGGALI, MENGIKUTI DAN MEMAHAMI NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN DI DALAM MASYARAKAT”.

Apa maksud pasal itu? Tentu dimaksudkan agar hakim dan hakim konstitusi tidak “caged”, tidak ” rule bounded” ketika memeriksa suatu perkara hukum. Kita paham betul bahwa dalam state law apapun namanya, apakah itu hukum formil ( hukum acara) maupun hukum materiil menghendaki adanya sebuah KEPASTIAN HUKUM. Namun, perlu disadari bahwa itu saja tidak cukup bila tujuan berhukum kita hendak mewujudkan KEADILAN. Cobalah kita tengok pergeseran paradigmatik dalam cara berhukum kita dari yang semula memuja kepastian hukum telah bergeser kepada pencarian KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL sebagaimana dituangkan dalam UUD NRI 1945 dan UU KEKUASAAN KEHAKIMAN.

C. Jika Tidak Sesuai Keadilan: Hakim Wajib Mengabaikan Hukum Negara (Kepastian Hukum)

Secara teoterik dapat disampaikan di sini bahwa, GUSTAV RADBRUCH sebagai konseptor TIGA NILAI DASAR HUKUM, yakni:

1. Secara filosofis hukum itu harus mencerminkan NILAI KEADILAN (JUSTICE);

2. Secara yuridis hukum itu harus mencerminkan NILAI KEPASTIAN (CERTAINTY);

3. Secara sosiologis hukum itu harus mencerminkan NILAI EXPEDIENCY, misalnya KEMANFAATAN (UTILITY), menyatakan bahwa:

“…where statutory law is incompatible with justice requairement, statutory law must be disregarded by a jugde”.

Jadi intinya, Radbruch hendak menyatakan bahwa ketika hukum negara tidak bersesuaian dengan pencarian keadilan, maka HUKUM NEGARA itu HARUS DIABAIKAN OLEH HAKIM. Saya meyakini bahwa ketika HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI berani OUT OF THE BOX terhadap STATE LAW apalagi sebatas UU maka mereka tidak sedang MENGHANCURKAN KONSTITUSI (The Destroyer of Constitution) tetapi justru mereka adalah sedang MENJAGA MARWAH KONSTITUSI (The Guardian of Constitution).

Nilai kepastian hukum memang penting dalam penegakan hukum di negeri mana pun, tetapi jauh lebih penting untuk “bringing justice to the people”, mewujudkan dan menghadirkan nilai keadilan di tengah masyarakat. Ingatlah bahwa hukum itu bukan untuk keluhuran hukum itu sendiri melainkan hukum itu untuk keluhuran martabat manusia. Saya yakin, para hakim konstitusi yang waktu itu memeriksa perkara sengketa hasil pilpres 2019 sangat memahami hal ini. Namun, soal konsisten ataukah tidak dengan prinsip ini, tentu banyak faktor yang memengaruhinya. Bagi saya, menjaga konstitusi tidak seharusnya terbatas hanya dengan cara MENGEJA TEKS tetapi dengan cara MEMAHAMI KONTEKS MORALITAS. Itulah cara membaca konstitusi secara moral (Moral reading on constitution (Ronald Dworkin)).

Pilpres 2019 bukanlah hanya pertarungan angka, melainkan pertarungan antara kejujuran dan keadilan melawan kecurangan dan ketidakadilan. Pertarungan keduanya telah mempertaruhkan martabat bangsa dan negara ini di masa kini dan masa depan, di tingkat nasional, regional dan internasional. Mahkamah Konstitusi mesti bisa menunjukkan bahwa pilihan sistem demokrasi PANCASILA di Indonesia ini untuk sekarang adalah yang paling baik dengan menunjukkan aspek subtansial dari demokrasi itu. Bila tidak, tidak menutup kemungkinan sistem demokrasi PANCASILA itu akan digantikan sistem lain. Dan bagaimana kenyataaannya?

D. Masihkah MK diharapkan Memutus Sengketa Secara Adil dan Jujur?

Pada akhirnya, masihkah kita berharap bahwa Mahkamah Konstitusi bisa menunjukkan bahwa demokrasi kita BUKAN DEMOKRASI ANGKA-ANGKA (NUMERIC DEMOCRACY) dan sebagai konsekuensinya Mahkamah Konstitusi tidak boleh menasbihkan diri sebagai MAHKAMAH KALKULATOR. Para hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap berpegang teguh pada Tiga Prinsip Hukum Alam sebagaimana dinyatakan oleh Ulpianus, yakni:

1. Honeste vivere ( jujurlah dalam kehidupanmu);

2. Alterum non laedere ( janganlah merugikan orang lain di sekelilingmu);

3. Suum cuique tribuere ( berikanlah kepada orang lain apa yang menjadi haknya).

Terkait dengan 3 prinsip hukum alam ini, semula saya merasa sangat berbahagia karena MK telah menjadikan ayat Al Quran sebagai panji-panji dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Panji-panji itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita tengah berada dalam “NEGARA HUKUM TRANSENDENTAL”.

Ayat Al Quran tersebut adalah QS An Nisaa ayat 135 sebagaimana tersebut di bawah ini:

۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

(Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan).

Tanpa bermaksud mengecilkan ajaran dari agama lain, tentu saja, para penganut agama non Islam juga mempunyai pedoman khusus bagi hakim yang tengah memeriksa suatu perkara.

E. Benarkah Hakim MK Hanya Takut Kepada Alloh?

Sejak Ketua MK menyatakan diri di awal persidangan sengketa hasil Pilpres, bahwa beliau HANYA TAKUT KEPADA ALLOH, waktu itu besar sekali harapan saya agar beliau lebih mengutamakan RASA KEADILAN dari pada KEPASTIAN HUKUM (dalam state law). Mungkin saja sekarang pun beliau tetap merasa bahwa keputusannya telah on the track, merasa telah menghadirkan keadilan di tengah masyarakat karena fokus pada HASIL PEROLEHAN SUARA PILPRES dengan menyatakan berkali-kali bahwa DALIL PEMOHON tidak beralasan, tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat dibuktikan MENURUT HUKUM.

Speedy Trial, haruskah speedy trial? Speedy trial sebenarnya merupakan suatu hak atas persidangan agar sidang dilakukan secara cepat. Jadi speedy trial itu adalah hak asasi manusia yang di dalamnya dinyatakan bahwa seorang jaksa penuntut tidak boleh menunda persidangan tersangka kriminal secara sewenang-wenang dan tanpa batas waktu. Untuk kasus biasa (ordinary) apalagi perkara hukum yang ringan sangat mungkin dipenuhi hak speedy trial dalam SPEEDY TRIAL. Dalam kasus yang besar, bagaimana mungkin dengan speedy trial pihak pemohon mampu menghadirkan segala alat bukti yang cukup bila HAKIM bersikukuh tidak mau membantu penasbihan BEBAN PEMBUKTIAN. Semua beban pembuktian ada diberikan kepada pemohon sementara pemohon tidak punya sumber daya termasuk kekuatan pemaksa utk memperoleh alat bukti.

Dari sisi hukum acara mungkin memang harus begitu, namun dari sisi kemanusiaan haruskah pemohon yang dalam posisi lemah tidak memperoleh bantuan kemanusiaan dari mahkamah dalam rangka pembuktian dalilnya. Ini hukum untuk siapa? Apakah hukum hanya untuk keluhuran hukum itu sendiri, ataukah hukum itu untuk keluhuran umat manusia khususnya dalam mengagungkan nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Maka, saya berani mengajukan statemen bahwa SPEEDY TRIAL TENDS TO BE TRIAL WITHOUT TRUTH AND JUSTICE.

Kalimat hanya takut kepada Alloh seharusnya dimaknai bahwa seseorang hakim harus punya BRAVENESS dan VIGILANTE. Braveness untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman) ketika dia sedang dihadapkan dilema dalam conflict of interest. Vigilante adalah karakter untuk menjadi MUJAHID yang mengutamakan pembelaan terhadap kebenaran, kejujuran dan keadilan, apa pun taruhannya.

Lalu hendak dikemanakan kalimat: HANYA TAKUT KEPADA ALLOH? Bila para hakim tidak lebih takut kepada Alloh dari pada yang lain, masihkah kita berharap para hakim berjihad menegakkan moralitas, khususnya keadilan dan kebenaran dalam berhukum? Mungkin putusannya itu memenuhi aspek legalitas, tetapi sebenarnya putusannya itu tidak legitimate karena putusan itu patut diduga “cacat secara moral”.

F. Penutup

Baiklah, sengketa Pilpres 2019 secara hukum formal memang telah selesai. Yang bersengketa pun telah “menyatu” satu kabinat kerja. Namun demikian, mungkin dapat pula dikatakan secara kontekstual kebathinan luka-luka sayatan pisau demokrasi belum juga pulih tanpa bekas. Bercermin pada penyelesaian sengketa Pilpres yang terkesan “dikejar-kejar” waktu apakah harus terulang kembali digelar persidangan dengan pola SPEEDY TRIAL untuk mereview UU Omnibus Law CLBK yang penyusunannya juga terkesan “KEJAR TAYANG” sehingga mereduksi sisi bangunan hukum lainnya karena mendapatkan penolakan masif dari segala elemen masyarakat di mana akan menjadi tempat UU itu berlaku. Jadi, secara materiil sebenarnya UU Omnibus Law CLBK telah kehilangan legitimasinya. Jika tetap diajukan JR ke MK, akankah kita mengulang kesalahan masa lalu itu, TRIAL WITHOUT TRUTH and JUSTICE?

Tabik…!!!

Semarang, Senin, 19 Oktober 2020

Redaktur: Abdul Halim

Penulis
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos