728 x 90

Roadmap Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Roadmap Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Oleh : Bagong Suyoto (Ketua Koalisi Persampahan Nasional/KPNas dan Dewan Pembina Koalisi Kawali Indonesia Lestari/KAWALI) Kegiatan pengelolaan limbah beracun dan berbahaya (B3) dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) tidak mudah, bahkan cenderung kompleks dan rumit di tingkat lapangan masa pendemi Covid-19. Hampir satu tahun lebih kasus penambahan korban terinfeksi Covid-19 tak terelakan, meskipun belakangan ada tanda-tanda

Oleh :

Bagong Suyoto

(Ketua Koalisi Persampahan Nasional/KPNas dan Dewan Pembina Koalisi Kawali Indonesia Lestari/KAWALI)

Kegiatan pengelolaan limbah beracun dan berbahaya (B3) dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) tidak mudah, bahkan cenderung kompleks dan rumit di tingkat lapangan masa pendemi Covid-19. Hampir satu tahun lebih kasus penambahan korban terinfeksi Covid-19 tak terelakan, meskipun belakangan ada tanda-tanda stabil menurun. Dampak buruknya adalah peningkatan 30-50% limbah medis bekas penanganan Covid-19 dari Fasyankes dan sumber lain.

Sejak Juni 2020 Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI) melakukan investigasi di sejumlah pembuangan akhir (TPA), ternyata semakin banyak ditemukan limbah infeksius dibuang ke TPA Burangkeng, TPA Sumurbatu dan beberapa titik sekitar TPST Bantargebang. Bahkan di tempat lain dibuang di lahan kosong, pinggir dan badan kali. Modusnya limbah medis itu dicampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga agar tak mencolok mata. Aktivitas investigasi pada bulan September sampah akhir Oktober 2020 ditemukan berbagai jenis limbah medis di TPA. Artinya secara factual dan valid limbah medis masih dibuang di TPA merupakan bentuk pelanggaran serius.

Material limbah medis itu, seperti masker, sarung tangan, botol infus, selang infus dan jarumnya, bekas botol dan kemasan obat. Seringkali didapati botol serangkan dengan selang infusnya masih ada darah merah. Dalam pandangan mata sungguh sangat mengerikan.

Hasil investigasi ke sejumlah gubuk pemulung juga ditemukan limbah medis. Pemulung mengakui, bahwa sering menemukan limbah medis ketika mengais sampah di TPA, seperti masker, sarung tangan, botol obat, botol infus, selang dan jarum infus (satu set). Material limbah medis itu diambail karena memiliki harga ekonomis. Bahkan, beberapa pemulung yang ditemui mengatakan, memang disuruh bosnya bila ada limbah medis agar dipungut. Harga limbah medis campuran Rp 2.000/kg, harga botol infus bersih kategori LD bening mencapai Rp 7.000/kg. Sedang harga bekas botol obat lebih murah, Rp 500-600/kg.

Dengan motif ekonomi, material bekas apa saja yang ditemui di TPA dipungut oleh pemulung. Material itu yang terpenting ada pembelinya. Apalagi bosnya yang meminta. Semua material bekas dipungut dan laku jual, mulai dari plastik, logam, kertas, karet, karet, kayu sampai tulang hewan. Apalagi material limbah medis punya pembeli atau pasar tersendiri.

Kegiatan limbah medis menjadi mantai rantai bisnis yang kuat dan sudah berlangsung cukup lama. Sejumlah rumah sakit dari Jakarta, Depok, Bogor bahkan Karwang melakukan kerjasama dengan sejumlah pelapak di sekitar TPST Bantargebang. Hampir setiap malam limbah infeksius tersebut dikirim ke wilayah Bantar Gebang. Pengiriman dengan pickup, truk/cold diesel.

Kegiatan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang dari rumah sakit, poliklinik bagian limbah bekerja sama dengan para pelapak di sekitar TPA/TPST. Biasanya, pengiriman satu truk diberi imbalan sekitar Rp 200.00-250.000. Justru pengirim limbah medis yang mendapat bayaran. Lumayan sebagai income sampingan. Dulu, beberapa rumah sakit besar terkenal di Jakarta melakukan praktek sejenis dan belakangan agak berkurang karena adanya investigasi lembaga lingkungan dan media massa dalam dan luar negeri.

Pemilik limbah medis yang harus membayar ke pengolah. Berdasarkan aturan resmi biaya pengolahan limbah medis atau limbah B3 sekitar Rp 7.000/kg atau 7.000.000/ton. Dengan rincian biaya pengolahan Rp 5.200/kg dan biaya pengangkutan Rp 1.800/kg. Ada juga yang mengatakan Rp 7.000-170.000/kg.

Besarnya biaya pengolahan ini mungkin jadi masalah. Lalu, sejumlah orang “membangkang” dan mencampur dengan sampah rumah tangga atau sejenis rumah tangga, selanjutnya membuang ke TPA, lahan kosong, sungai atau membakarnya di alam terbuka. Perilaku dan tindakan tersebut memperparah pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat sebab melanggar UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 1010/2014 tentang Limbah B3, dll.

Pemerintah Pusat tak tinggal diam. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melarang keras limbah B3 dari Fayankes atau limbah infeksius dibuang ke TPA sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dalam konteks ini Ditjen PSLB3 meminta kepada gubernur dan bupati/walikota untuk memastikan limbah B3 dari Fasyankes terdata dan dilaporkan pengelolaannya di masa pandemic Covid-19 pada Ditjen PSLB3 KLHK. Penegaskan tersebut disampaikan Rosa Vivien Ratnawati Ditjen PSLB3 KLHK di Jakarta, 31 Oktober 2020.

Ditjen PSLB3 mengeluarkan surat No. S.401/PSLB3/PS/PLB.0/10/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia. Surat tersebut ditembuskan ke Menteri LHK, Wakil Menteri LHK, Sekjen LKH, Inspektur Jenderal KLHK dan Ditjen Gakkum KLKH. Surat tersebut diterbitkan terkait pemberitaan adanya pembuangan limbah medis bekas penanganan Covid-19 ke TPA. Bahwa limbah medis tidah boleh dibuang ke TPA sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Dalam surat itu, poin pertama disebutkan, bahwa limba B3 dari Fasyankes atau limbah medis wajib dielola sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persayaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, untuk memutus mata rantai penularannya pada masa darurat pandemic Covid-19. Limbah infeksius Covid-19 diatur dalam Surat Edaran Menteri LHK No. SE.2/MenLHK/PLSB3/PLB.3/3/2020 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius dan Sampah Rumah tangga dari Penanganan Covid-19.

Peraturan perundangan sampai surat edaran yang ditujukan pada Gubernur, bupati/walikota perlu diuji apakah efektif atau tidak?! Tampaknya perlu dukungan kewenangan lain, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Mabes Polri. Pada tingkat lapangan perlu adanya pengawasan secara rutin berkelanjutan dan penegakkan hukum secara ketat dan pasti. Karena persoalan ini harus ditangani secara serius dengan melibatkan berbagai pihak, sebelum terjadinya penambahan korban-korban baru akibat limbah medis dibuang sembarangan.

Timbulan Limbah B3 Fasyankes Pemerintah berupaya mencari solusi komprehensif terhadap masalah tersebut dengan membuat Peta Jalan (Roadmap). Peta Jalan Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes yang diterbitkan Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, KLHK (2018).

Data timbulan limbah B3 dari Fasyankes masih bervariasi dan harus diverifikasi secara lebih akurat, sebagai berikut: Pertama, perkiraan timbulan limbah B3 medis dari Fasyankes berasal dari 2.870 rumah sakit adalah 100,45 ton/hari dan dari 9.821 Puskesmas adalah 2,2 ton/hari. Total timbulan limbah B3 Fasyankes (tidak termasuk dari klinik dan Fasyankes lain) adalah 102,65 ton/hari (Seminar Alternatif Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Jakarta Convention Center, 20 Juli 2018).

Kedua, dari sumber yang sama, disebutkan sudah terjadi penumpukan limbah B3 dari Fasyankes di 73 rumah sakit di 15 provinsi pada tahun 2018. Tumpukan yang terjadi adalah 218,28 ton (Data PERSI di Rapat Kemenko PMK, 29 Maret 2018). Berdasarkan angka tersebut, diprediksikan telah terjadi penumpukan sejumlah 7.778 ton dari 2.601 rumah sakit di 34 provinsi (Seminar Alternatif Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Jakarta Convention Center, 20 Juli 2018).

Ketiga, jumlah timbulan limbah B3 dari Fasyankes menurut hasil analisis data rumah sakit seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2018 adalah 294,66 ton/hari, dihasilkan dari 264.474 tempat tidur dari 2.867 rumah sakit (Analisis data dari Kemenkes, Agustus 2018). Hal ini setara dengan rata-rata timbulan limbah B3 sebesar 1,1 kg/tempat tidur/hari.

Keempat, jumlah limbah padat medis dari seluruh RS yang menjadi responden (94 responden dari berbagai kelas RS) adalah 11.745 kg hingga 12.026 kg per hari (Survei PERSI, September 2018).

Program Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes Selanjutnya Roadmap menyatakan, bahwa pengelolaan limbah B3 harus dilaksanakan dengan tahapan yang benar. Pengelolaan Limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan (UU 32/2009 dan PP 101/2014).

Sebagian besar potensi penambahan kapasitas tersebut masih di Pulau Jawa, satu berada di Batam Kepulauan Riau, dan satu lainnya di Makassar Sulawesi Selatan. Secara jangka panjang, teridentifikasi pula rencana pengembangan lebih lanjut dengan perkiraan kapasitas sebesar 1.016 ton/hari di Pulau Jawa, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Dengan demikian, tantangan besar adalah pengembangan sarana pengolah di Indonesia bagian Timur, seperti di Maluku dan Papua, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara.

Kebijakan pengelolaan limbah B3 dari Fasyankes mengacu pada UU No.32/2009. UU ini mendefinisikan, bahwa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Bahwa pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Bagian Kedua dari UU 32/2009 membahas ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan limbah B3, dimulai dengan Pasal 59 ayat (1) menyebutkan, bahwa: “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”, namun jika tidak mampu melakukan pengelolaan limbah B3-nya sendiri, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pasal ini merupakan landasan dari sistem pengelolaan limbah B3 secara keseluruhan dari penghasil hingga pemusnah. Adapun perizinan pengelolaan limbah B3 diberikan oleh Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pengaturan tentang pengelolaan limbah B3 lebih rinci diberikan pada tingkat peraturan pemerintah.

PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah peraturan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 pada tingkatan lebih rinci. PP 101/2014 mendefinisikan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan limbah B3 yang mencakup definisi tentang penghasil, pengumpul, pengangkut pemanfaat, pengolah, dan penimbun limbah B3. PP 101/2014 tersebut, juga mendefinisikan karakteristik limbah B3, di mana selain terkait karakteristik limbah B3 lainnya. Karakteristik utama dari limbah B3 adalah infeksius.

Peraturan MenLHK No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Permen LHK P.56/2015) mengatur dengan rinci mengenai pengelolaan limbah B3 Fasyankes. Peraturan tersebut ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 100 ayat (3) PP 101/2014, yaitu pengaturan rinci untuk masing-masing pengolahan limbah B3 yang ditujukan untuk Fasyankes. Permen LHK P.56/2015 memberikan panduan bagi penghasil limbah B3 dari Fasyankes.

Pasal 3 Permen LHK P.56/2015 mendefinisikan cakupan Fasyankes terdiri dari: (a) pusat kesehatan masyarakat, (b) klinik pelayanan kesehatan atau sejenis, dan (c) rumah sakit. Disebutkan pula bahwa cakupan tiga Fasyankes itu ditujukan pada fasilitas yang wajib terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Dengan demikian, klinik kesehatan sejenis yang tidak terdaftar, belum menjadi target dari panduan dalam Permen LHK P.56/2015 ini. Sebagai catatan, Kementerian Kesehatan memiliki acuan lain, yaitu PP No. 47/2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PP 47/2016 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. UU ini mendefinisikan bahwa, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Bagian Kedua dari UU 36/2009 membahas ketentuan-ketentuan mengenai jenis pelayanan, cakupan, dan pelaksana Fasyankes.

PP 47/2016 mendefinisikan cakupan Fasyankes lebih luas dibanding tiga jenis Fasyankes yang tercantum dalam Permen LHK P.56/2015. Fasyankes dalam Pasal 4 ayat (2) PP 47/2016 terdiri dari: (a) tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan; (b) pusat kesehatan masyarakat; (c) klinik; (d) rumah sakit; (e) apotek; (f) unit transfusi darah; (g) laboratorium kesehatan; (h) optikal; (i) fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan (j) fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Roadmap menyatakan, perbedaan cakupan Fasyankes dalam Permen LHK P.56/2015 dan PP 47/2016 sudah dipahami, bahwa Permen LHK P.56/2015 memberikan prioritas penanganan pada tiga jenis Fasyankes tersebut dalam hal pengelolaan limbah B3. Bahwa jenis-jenis Fasyankes lain sebagaimana tercantum dalam PP 47/2016 tetap memiliki kewajiban untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan dari Fasyankes. Untuk jangka panjang, limbah B3 dari Fasyankes lainnya perlu diberikan panduan dalam rangka membantu pengelolaan limbah B3 mereka. PP 47/2016 dan peraturan turunannya tidak mengatur secara rinci mengenai tata kelola limbah yang dihasilkan oleh Fasyankes. Karenanya, pengelolaan limbah B3 Fasyankes akan mengacu kepada Permen LHK P.56/2015 yang akan disempurnakan cakupannya. Adapun limbah B3 dari Fasyankes menurut Pasal 4 Permen LHK P.56/2015 meliputi limbah-limbah: (a) dengan karakteristik infeksius; (b) benda tajam; (c) patologis; (d) bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan; (e) adioaktif; (f) sitotoksik; (g) farmasi; (h) peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan (j) tabung gas/kontainer bertekanan.

Dalam rangka pengelolaan limbah B3 Fasyankes, tahapan pengelolaan limbah B3 dalam Pasal 5 Permen LHK P.56/2015 meliputi tahapan: (a) Pengurangan dan pemilahan; (b) Penyimpanan; (c) Pengangkutan; (d) Pengolahan; (e) Penguburan; dan/atau (f) Penimbunan.

Roadmap KLHK menegaskan, adapun pengelolaan limbah B3 harus mengadopsi prinsip-prinsip berikut: (a) Polluter pays principle: di mana penghasil bertanggung jawab terhadap limbah B3 yang dihasilkan. (b) Minimisasi limbah B3: upaya untuk mendahulukan reduksi dan hierarki pengolahan limbah B3 yg dihasilkan. (c) Perubahan paradigma dari from cradle to grave menjadi from cradle to cradle: mencakup pemantauan sejak limbah B3 dihasilkan sampai dengan pengelola akhir dan orientasi pemanfaatan limbah B3 jika memungkinkan. (d) Kedekatan (proximity): pengelolaan/pengolahan sedekat mungkin dengan tempat dihasilkan.

Roadmap KLHK memberikan opsi. Pemilihan cara pemusnahan limbah B3 dengan menggunakan fasilitas kiln semen dipandang aman dan cepat untuk mengatasi kondisi darurat. Beberapa alasannya adalah: (a) Suhu pembakaran mencapai 1.400-2.000ºC. (b) Memiliki alat pemantau kualitas udara secara kontinyu. (c) Memiliki sistem peralatan pengumpan limbah yang baik. (d) Memiliki sumber daya yang baik dalam tanggap darurat dan analisa resiko yang baik di semua tahap handling. (e) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan. (f) Memiliki pengujian kualitas semen yang ketat sesuai standar Indonesia maupun Internasional.

Bekasi, 2/11/2020

Redaktur: Abdul Halim

Penulis
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos