728 x 90

Presiden Tanda Tangani UU Ciptaker, Nasib 270 Juta Rakyat Indonesia Dipertaruhkan

Presiden Tanda Tangani UU Ciptaker, Nasib 270 Juta Rakyat Indonesia Dipertaruhkan

Oleh : Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) Fatal! Begitulah persepsi masyarakat terhadap UU Ciptaker. Ada banyak masalah terkait materi dan proses. Disaat mata seluruh rakyat Indonesia memperhatikan, dan sebagian besar melakukan protes besar-besaran terhadap UU Ciptaker ini, Presiden Jokowi menandatangani naskah yang salah. Dimana letak kesalahannya? Perhatikan dengan cermat pasal 5 dan 6

Oleh :

Tony Rosyid

(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Fatal! Begitulah persepsi masyarakat terhadap UU Ciptaker. Ada banyak masalah terkait materi dan proses. Disaat mata seluruh rakyat Indonesia memperhatikan, dan sebagian besar melakukan protes besar-besaran terhadap UU Ciptaker ini, Presiden Jokowi menandatangani naskah yang salah. Dimana letak kesalahannya? Perhatikan dengan cermat pasal 5 dan 6 UU Ciptaker ini.

Pada pasal 5, Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait. (catatan: “Tidak ada masalah”)

Pada pasal 6, Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi

a. penerapan perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

b. penyederhanaaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor; dan

d. Penyederhanaan persyaratan investasi. (catatan: “Bermasalah”)

Perhatikan, pasal 6 merujuk pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c. Padahal, di pasal 5 tidak ada ayat (1) huruf a, b, c, ini fatal. Kalau ini dianggap sekedar salah ketik, kesalahan administrasi, keliru! Ini undang-undang. Nasib anak bangsa, organisasi, korporasi, dan negeri ini ada di undang-undang. Salah titik atau koma saja, bisa sangat bermasalah di tingkat penafsiran, implementasi, tuntutan Jaksa dan keputusan hukuman oleh Hakim, apalagi salah merujuk.

Yang lebih fatal lagi, kesalahan ini terjadi saat UU Ciptaker sedang diprotes, didemo, digugat dan mendapat perhatian hampir seluruh rakyat Indonesia. Ini sembrono, gegabah, ceroboh dan seperti main-main. Bagaimana nasib bangsa tak amburadul jika cara mengurus bangsa terkesan asal-asalan seperti ini.

Perlu juga ditelusuri, siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan ini. Apakah kesalahan ini hanya ada pada pihak Istana yang tidak cermat, atau tak sempat membaca UU Ciptaker ini? Pasti tidak, sebab sebelum sampai ke meja Presiden, naskah UU masuk dulu ke Setneg. Rakyat tanya: Setneg tidak cermat atau tidak baca?

Rakyat jadi bertanya lagi: ini kesalahan yang pertama kali, atau apakah seperti ini proses yang selama ini terjadi bertahun-tahun di Istana? Setneg ceroboh, Presiden tidak cermat.

Atau karena terlalu bersemangat dan hanya fokus pada pasal-pasal tertentu yang dianggap prioritas bagi Istana dan DPR, lalu lupa atau abai pada pasal-pasal lain, sehingga menimbulkan kesalahan fatal. Kalau orang terlalu fokus, biasanya telinga tak terlalu peka dengan suara sekelilingnya. Wajar kalau demo sebesar itu tak kedengeran.

Perlu ditelusuri, kesalahan ini hanya ada di Setneg dan Istana, atau sudah ada sejak di Baleg DPR? Wajar jika rakyat curiga, mengingat banyak anggota Fraksi tak baca naskah UU-nya, dan ada banyak versi terkait jumlah halaman.

Jika kesalahan terjadi sejak dari Baleg DPR, maka bisa dipahami kalau proses Legislasi di negeri ini memang sangat bermasalah.

Belum lagi soal jumlah halaman. Dari Baleg DPR berjumlah 812 halaman, yang diteken Presiden 1.187 halaman. Apakah ukuran kertas atau fontnya yang berbeda? Atau redaksinya memang berbeda? Nah, DPR dan pihak Istana tidak memberi penjelasan secara rinci. Gimana mau menjelaskan kalau tidak membaca, atau baca tapi tak cermat?

Kesalahan ini tak boleh terulang lagi. Jika UU keliru dan Presiden salah tanda tangan, maka nasib 270 juta rakyat Indonesia dipertaruhkan.

Lalu, apa yang harus dilakukan Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawabnya?

Pertama, meminta maaf, dan berikan penjelasan yang jujur atas kesalahan ini. Tak perlu malu. Rakyat pasti bisa memaafkan. Meski butuh waktu untuk memaafkan.

Kedua, keluarkan Perppu untuk membatalkan UU No 11/2020 tentang Ciptaker ini.

UU terkait Ciptaker bisa diusulkan kembali jika, pertama, situasi sudah reda. Kedua, tidak lagi mengulangi kesalahan formil maupun materiil. Ketiga, libatkan semua pihak yang berkompeten dan terdampak jika UU Ciptaker disahkan. Lebih baik ditunda dari pada berpotensi mamperbesar masalah dan resiko. Toh negeri ini tidak akan collaps dan bubar jika tidak ada UU Ciptaker.

Jakarta, Rabu, 4 Nopember 2020

Redaktur: Abdul Halim

Penulis
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos