728 x 90

PEMERINTAH TAK PUNYA MALU ! HABIB RIZIEQ SIAP DIPIDANAKAN, TETAPI PILKADA SERENTAK TETAP DILAKSANAKAN

PEMERINTAH TAK PUNYA MALU ! HABIB RIZIEQ SIAP DIPIDANAKAN, TETAPI PILKADA SERENTAK TETAP DILAKSANAKAN

Oleh : Sugeng Waras Kolonel TNI (Purnawirawan) Inilah kebijakan yang sembrono, ngawur, tidak bijak, tragis sekaligus bermasalah. Kebijakan yang mempermainkan dan tidak menghargai nyawa manusia, yang hanya keluar dari layaknya pikiran sesat kotor dan kesetanan, yang tinggi ambisi, tidak tahu diri, tidak punya malu, layaknya tidak didukung akal sehat, dengan mempermainkan hukum yang dipolitisir dan

Oleh :

Sugeng Waras

Kolonel TNI (Purnawirawan)

Inilah kebijakan yang sembrono, ngawur, tidak bijak, tragis sekaligus bermasalah. Kebijakan yang mempermainkan dan tidak menghargai nyawa manusia, yang hanya keluar dari layaknya pikiran sesat kotor dan kesetanan, yang tinggi ambisi, tidak tahu diri, tidak punya malu, layaknya tidak didukung akal sehat, dengan mempermainkan hukum yang dipolitisir dan politik yang dihukumkan !

Ini mirip dengan teori perang, cara perang untuk mencapai kemenangan dan keunggulan dengan cara menghabisi dan membuat musuh tidak berdaya.

Ini bagus, karena dicuplik dari gabungan teori para ahli strategi perang, setidaknya melibatkan para tokoh strategi perang seperti Sun Tzu, Clausewitz, Liddell Hart, Napoleon Bonaparte dan Mao Tse Tung.

Ironisnya, menjadi naif dan konyol ketika diterapkan untuk berhadapan dengan rakyatnya sendiri, kecuali jika bertujuan untuk menghabisi rakyat sendiri, sungguh tragis !

Sebagai elit negara, setidaknya kita mengenal perkembangan strategi di Indonesia, terutama strategi militer dan pelaksanaan politik militer, yang terurai dalam bentuk tonggak tonggak perjuangan militer, sejak tahun 1948 hingga saat ini. Berdasarkan politik pertahanan negara, akibat rasionalisasi, tentara sebagai alat politik, adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, timbulnya kudeta PKI 1965, hingga munculnya strategi tangkalan menghadapi senjata penghancur massal.

Kenapa kita menjadi disibukkan dengan permainan permainan kecil dengan melupakan permainan trans nasional, yang sangat terasa mengacaukan dan memporak- porandakan situasi dan kondisi negara kita saat ini ?

Kepada Pemerintah terutama Badan Inteljen Negara (BIN), mohon kita tidak terjebak pada permainan ini. Mohon jangan dilupakan tragedi tewasnya 700 orang lebih anggota KPPS pada Pilpres 2019 lalu, dimana saat ini mereka masih punya keluarga.

Mohon, diprediksi setepat, sejeli, secermat dan searif mungkin, terutama terkait bahayanya ancaman nyawa manusia, jika Pilkada serentak tetap dilaksanakan sesuai jadwal 9 Desember nanti, meskipun saya yakin Pemerintah sudah memperhitungkan dan mengambil langkah langkah pengamanannya.

Jika pemikiran Pemerintah dirasa tepat, dalam berbagai upaya pencegahan korban nyawa akibat Covid-19, dengan menekan dan mengamati serius berbagai peristiwa Habib Rizieq Syihab (HRS) bersama para pendukungnya, kenapa justru dilaksanakan proses Pilkada serentak jatuh pada waktu yang bersamaan dengan kasus HRS ?

Penanganan kasus HRS dengan cara cara agitasi dan diskriminasi itu saja sudah membuat jeblok dan jatuhnya nilai Pemerintah dimata rakyat Indonesia. Apalagi jika berlanjut dengan tetap dilaksanakannya Pilkada serentak pada 9 Desember nanti.

Niscaya akan menambah keterpurukan wibawa dan marwah Pemerintah yang seharusnya patut disandang dan diteladani rakyatnya.

Saya tidak mengabaikan pemikiran baik para yang mulia, yang kini kebetulan sedang memegang tampuk kekuasaan. Namun, saya hanya prihatin, kecewa dan menyesal, kenapa orang sebanyak itu tidak belajar pada pengalaman bangsa sendiri ?

Sekali lagi, mohon dipertimbangkan kembali pelaksanaan Pilkada serentak ditengah-tengah bencana wabah pandemi Covid-19 ini sebaiknya ditunda dulu, sebab madhorotnya lebih besar dari manfaatnya bagi rakyat bangsa dan negara tercinta ini.

Malulah dengan apa yang dilakukan terhadap berbagai kejadian yang dituduhkan kepada HRS. Penanganan yang kurang tepat, hanya akan memunculkan berbagai masalah baru yang tidak menguntungkan negara ini.

Pemerintah melarang keras dan siap memidanakan HRS, namun justru akan melakukan apa yang dilarang sendiri, seolah-olah dirinya kebal pidana dan kebal hukum. Saya heran, kok Pemerintah tidak punya malu ya ? Bak membuat masalah dengan cara bermasalah !!!!!

Jakarta, Rabu, 2 Desember 2020

(Redaktur: Abdul Halim)

Penulis
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos