728 x 90

SEKARANG BOLA PANAS ADA DI TANGAN PRESIDEN, SEGERA NON AKTIFKAN KAPOLDA METRO JAYA

SEKARANG BOLA PANAS ADA DI TANGAN PRESIDEN, SEGERA NON AKTIFKAN KAPOLDA METRO JAYA

Oleh : M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik dan Kebangsaan) Komnas HAM telah merilis hasil kerja penyelidikan atas tewasnya 6 anggota Laskar FPI dan merekomendasi empat hal yaitu soal pelanggaran HAM dan proses peradilan, penegakan hukum orang yang berada di 2 mobil petugas, pengusutan senjata api, serta penegakan hukum yang akuntabel, obyektif dan transparan. Hasil kerja

Oleh :

M Rizal Fadillah

(Pemerhati Politik dan Kebangsaan)

Komnas HAM telah merilis hasil kerja penyelidikan atas tewasnya 6 anggota Laskar FPI dan merekomendasi empat hal yaitu soal pelanggaran HAM dan proses peradilan, penegakan hukum orang yang berada di 2 mobil petugas, pengusutan senjata api, serta penegakan hukum yang akuntabel, obyektif dan transparan. Hasil kerja dan rekomendasi diajukan kepada Presiden Jokowi.

Presiden kini memegang bola panas. Rakyat menunggu sikap politik dan kepatuhan hukum Presiden. Segera berpidatolah untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Apresiasi dan tindak lanjuti hasil kerja Komnas HAM. Meski dengan kesadaran bahwa masih banyak pihak yang kecewa atas kerja Komnas HAM tersebut.

Sekurangnya masih ada tiga pertanyaan krusial dan keingintahuan publik berkenaan dengan temuan Komnas HAM yang butuh penyelidikan lebih lanjut tersebut, yaitu :

Pertama, benarkah terjadi tembak menembak, mengingat tidak ada sedikitpun “goresan” pada para petugas yang juga “ditembak” ? Atau memang sebenarnya 2 anggota Laskar FPI itu ditembak secara sepihak oleh “petugas misterius” dari 2 mobil pembuntut ? Anehnya Komnas HAM telah merekomendasi penegakan hukum kepada petugas tersebut.

Kedua, mengusut senjata api rakitan apakah benar senjata tersebut adalah milik anggota Laskar FPI ataukah juga milik petugas yang kemudian dinyatakan seolah-olah merupakan milik anggota Laskar, sehingga tersimpulkan terjadi “tembak menembak” ? Ada perubahan keterangan Kapolda Metro Jaya yang awalnya menyatakan pistol itu asli jenis revolver kemudian berubah menjadi rakitan.

Ketiga, kesimpulan tidak ada penyiksaan perlu pendalaman mengingat jenazah yang lebam-lebam, terjadi pembengkakan organ, serta melepuh dan mengelupas kulitnta. Benarkah hal itu hanya “efek” dari penembakan ? Jarak waktu penembakan dengan otopsi serta pemulasaraan jenazah relatif pendek.

Keempat, atas rekomendasi bahwa pelanggaran HAM harus ditindaklanjuti pada tingkat Pengadilan, maka petugas Kepolisian akan segera menjadi tersangka. Kemungkinan sebagai atasan Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol) Fadil Imran akan menjadi terperiksa.

Demi berlanjutnya kasus “Pelanggaran HAM” ini, maka dua hal menjadi mutlak adanya. Pertama, non aktifkan segera Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Fadil Imran. Kedua, Presiden harus segera memerintahkan Kapolri untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut.

Bila Presiden merasa tidak terkait dan memiliki tanggung jawab besar kepada rakyat, maka segera perintahkan pula pembentukan Pengadilan HAM. Hal ini demi menghindari keterlibatan Lembaga HAM Internasional atau bahkan Peradilan HAM Internasional untuk ikut menangani kasus pelanggaran HAM ini.

Presiden jangan diam saja. Jangan pula serahkan respon Pemerintah kepada keterangan atau pidato Menkopolhukam, karena sudah terlalu banyak blunder pak Menteri ini yang membuat rakyat kurang percaya. Ataukah memang pak Presiden juga merasa sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyat ?

(Bandung, Senin, 11 Januari 2021)

Redaktur: Abdul Halim

Penulis
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos