728 x 90

ONTRAN-ONTRAN DI DALAM TRAH KERAJAAN KERATON MATARAM KASUNANAN SURAKARTA

ONTRAN-ONTRAN DI DALAM TRAH KERAJAAN KERATON MATARAM  KASUNANAN SURAKARTA

(Mohon direnungkan dan dibaca pelan-pelan agar tidak gagal paham..) Oleh: Kanjeng Senopati Ontran-ontran di dalam Keraton-Keraton penerus trah Mataram memang ditakdirkan terjadi pada keluarga Keraton trah Mataram yaitu Kasunanan Surakarta, Keraton Kesultanan Jogja, Pura Mangkunegaran dan Pura Pakualaman. Saya disini ingin membuka rekam jejak sejarah konflik di Keraton Surakarta semata-mata sebagai ibroh atau pelajaran supaya

(Mohon direnungkan dan dibaca pelan-pelan agar tidak gagal paham..)

Oleh:

Kanjeng Senopati

Ontran-ontran di dalam Keraton-Keraton penerus trah Mataram memang ditakdirkan terjadi pada keluarga Keraton trah Mataram yaitu Kasunanan Surakarta, Keraton Kesultanan Jogja, Pura Mangkunegaran dan Pura Pakualaman.

Saya disini ingin membuka rekam jejak sejarah konflik di Keraton Surakarta semata-mata sebagai ibroh atau pelajaran supaya diketahui apa dan mengapa terjadi di tahun 2004, yang menampilkan salah seorang putra Sinuhun PB XII sebagai pendukung utama yang ‘mensuport’ KGPH Tedjowulan menjadi raja tandingan berjuluk ‘Sinuhun Paku Buwono XIII’.

Tujuan utamanya, untuk mengeliminasi KGPH Hangabehi juga putra PB XII yang didukung sejumlah sederek dalem dan kerabat sentana darah dalem trah Sinuhun Amangkurat sampai Sinuhun Paku Buwono XII, yang dipimpin Gusti Moeng selaku Ketua LDA (Lembaga Dewan Adat).

Catatan rekam jejak sejarah peristiwa berhasil saya simpan, yang mungkin harus saya sampaikan agar masyarakat awam tidak gagal paham dan tidak terlalu membesar-besarkan dalam memahami ontran-ontran yang terjadi didalam keraton Surakarta, karena ini alami biasa terjadi didalam suatu institusi kerajaan sejak dulu.

Karena peristiwa yang terjadi baru-baru ini seperti kasus penguncian Gusti Moeng didalam keraton hanyalah merupakan efek dari rentetan peristiwa konflik yang sudah berakumulasi. Dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa ini.

Yaitu tidak ada berkaitan dengan peristiwa ‘kudeta’ di tahun 2004 yang tidak berhasil.

Yaitu dimana mantan pengageng bebadan. Karena, KGPH Hadi Prabowo (Pengageng Kasentanan), GRAy Ratu Alit (Pengageng Keputren) dan KGPH Dipo Kusumo (Pengageng Parintah Keraton) yang mendukung KGPH Tedjowulan sebagai ‘Sinuhun Paku Buwono XIII’, yang sejak 2004 memilih ‘berjuang’ di luar keraton sebagai ‘raja tandingan’ di ‘istana’ Sasono Purnomo, Badran.

Beliau para putra PB XII tersebut tidak setuju sinuwun Ngabehi PB XIII menjadi Raja karena alasan sakit tetap atau cacat fisiknya.

Mereka gagal kudeta di tahun 2004, tidak membuat kelompok itu berhenti.

Karena kondisi Raja seperti itulah sebagai penyebab awal dan menjadi pintu masuk yang leluasa bagi KGPH Tedjowulan bersama pendukungnya untuk bergabung di dalam keraton.

Hingga puncaknya berupa insiden pengambilalihan keraton yang melibatkan 2 ribuan personel Brimob dan 200-an personel TNI pada April 2017.

Dan belakangan informasi dari Gusti Moeng mengaku baru tahu, bahwa ‘intervensi’ yang mirip operasi militer itu, dilakukan penguasa hanya gara-gara ada laporan berbau fitnah yang menyebut bahwa keraton telah dikuasai ribuan Pesilat SH Terate.

‘Tindakan militer’ yang hanya menemukan beberapa orang abdi dalem petugas kebersihan dan pejagen (tugas jaga) itu, diteruskan dengan menginterogasi sejumlah tokoh pengageng bebadan dan jajarannya di Mapolda Jateng, termasuk Gusti Moeng, Kanjeng Pangeran Wiribhumi dan KPA Winarno Kusumo (alm).

Sejak itu keraton ditutup dari publik secara luas dan diakhiri dengan menyingkirkan Gusti Moeng dan para pendukungnya, termasuk GKR Timoer Rumbai Kusumodewayani, putri tertua Sinuhun Paku Buwono XIII sendiri keluar diusir dari keraton.

Upaya terus dilakukan, di antaranya melibatkan Pemerintah untuk ”menyusun” konsep rekonsiliasi agar terkesan pemerintah/negara hadir ‘ mendamaikan’ dan berlangsung semenjak Jokowi sebagai Walikota dan FX Hadi Rudyatmo Wakil Walikota Solo.

Pertemuan yang mengumpulkan 30-an putra /putri almarhum Sinuhun Paku Buwono XII yang diinisiasi Pemkot Solo itu, tak menghasilkan kesepakatan apa-apa, malah Gusti Moeng diusir FX Hadi Rudyatmo Walikota Solo agar pindah jadi warga di luar Kota Solo, karena dianggap tidak bisa ‘diatur’.

Saat itu semua putra-putri Sinuhun PB XII hadir dan menjadi saksi atas semua yang terjadi di forum pertemuan itu. Peristiwa itu direkam, audio dan visual. Rekan-rekan wartawan dari berbagai media, hampir semuanya ada dan menjadi saksi.

Karena rekonsiliasi gagal, masing-masing berjalan sendiri, tetapi yang ‘raja tandingan’ yang ada di luar tetap berupaya dengan untuk masuk keraton, agar bisa jumeneng nata sebagai Sinuhun Paku Buwono XIII yang sah.

Berbagai upaya selalu terganjal oleh sisa-sisa pertahanan Gusti Moeng yang selalu meladeni tiap aksi ‘pihak lawan’ dengan membawa ke ranah hukum, tetapi pemerintah dari level Pemkot hingga Provinsi bisa ditembus pihak lawan dengan cara menghentikan segala bentuk bantuan dari pemerintah ke keraton.

Sampai akhirnya, kekuatan Gusti Moeng bisa dipecah karena Sinuhun Paku Buwono XIII dengan kelompok kecilnya secara sepihak melakukan rekonsiliasi dengan KGPH Tedjowulan beserta pengikutnya di hadapan Ketua DPR RI Marzuki Ali yang ‘diamini’ Kemendagri di Gedung DPR RI sekitar tahun 2012.

Peristiwa itu disiarkan secara luas dan lengkap oleh berbagai media, cetak dan elektronik.

Perkembangan berikut, Sinuhun Paku Buwono XIII Ngabehi dinyatakan Pengadilan Negeri Karanganyar menderita cacat tetap dan kondisi itu belakangan menjadi pintu masuk yang leluasa bagi KGPH Tedjowulan bersama kelompoknya untuk bergabung di dalam Keraton.

Dengan terbitnya SK Kemendagri untuk KGPH Tedjowulan sebagai Panembahan Agung sekaligus ‘Wakil Sinuhun’ atau istilahnya ‘Perdana Menteri’ yang dideklarasikan Menko Polhukam Wiranto di acara Tingalan Jumenengan, awal April tahun lalu.

Memang Pemerintah melalui Menko Polhukam berhasil menormalisasi situasi dan kondisi di Keraton Surakarta, tetapi sebenarnya ini Gagal Total untuk mewujudkan rekonsiliasi.

Disatu sisi Intervensi pihak eksternal pemerintah Jokowi berupa terbitnya SK Kemendagri untuk KGPH Tedjowulan, tentu bikin dag dig dug GPH Mangkubumi sebagai calon Putra Mahkota yang disiapkan sebagai calon pengganti Sinuhun Paku Buwono XIII kelak.

Semua itu dilakukan dengan harapan dan tujuan Gusti Tedjowulan dapat menguasai dan menyelamatkan Keraton.

Namun ternyata kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan ekspektasi tidak sesuai dengan harapan dan tujuan. Gusti Tedjowulan tetap saja tidak dapat bebas keluar masuk Keraton atau untuk bertemu dengan sinuwun Ngabehi PB XIII pun sulit, karena ternyata ada pihak ‘orang ketiga’ para ‘sengkuni’ yang selalu menghalangi.

Memang sudah masanya bahwa ke empat Keraton penerus Dinasti Mataram yang berkiblat pada ‘konstitusi’ yang dilahirkan Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring sedang mengalami sakit akut degradasi didalam kepemimpinan.

Saya melihat Keraton Kesultanan Jogja akan mengalami prahara yang sama seperti prahara yang terjadi pada Keraton Kasunanan Surakarta.

Ontran-ontran di Keraton Jogja karena masalah putrinya HB X dipromosikan untuk menggantikannya sebagai Ratu atau Raja.

Menurut prediksi saya, justeru puncak ontran-ontran yang bakal terjadi lebih besar di Keraton Jogja kelak, bakal lebih ‘serem’ karena GKR Pembayun dipaksakan menjadi calon pengganti raja dengan nama GKR Mangkubumi.

Dan banyak kalangan menebak skenario itu semua diduga karena alasan Sultan HB X khawatir jabatan Gubernur DIY jatuh ke tangan orang lain.

Didalam Mangkunegaran juga sedang anget tapi katanya sudah dapat diatasi, katanya. Belum selesai Pura Pakualaman juga sempat geger, tetapi selesai.

Semua akan dialami seluruh keraton keluarga Dinasti Mataram. Ini memang sudah masanya, bahwa akan terjadi perubahan alam.

Dimana kondisi geopolitik pemerintah merupakan refleksi pencerminan dari keadaan kondisi Keraton Mataram saat ini.

Menurut saya campur tangan pihak eksternal pemerintah Jokowi sebenarnya sama saja menginjak-injak paugeran atau ‘konstitusi’ Dinasti Mataram peninggalan para leluhur.

Anehnya, para saudara-saudara saya yang lebih sepuh dari saya dari para sedulur Sentono Dalem sendiri tidak peka dan tidak sadar telah dimanfaatkan pihak-pihak eksternal. Para sedulur tidak paham konsep geostrategi yang di ‘mainkan’ oleh pemeintah kepada Keraton ini.

Bahwa campur tangan pemerintah ini akan memunculkan dan memasukkan para oligarki kedalam yang akan mengontrol, meremote dan menguasai raja sinuwun Ngabehi PB XIII karena kondisi beliau yang cacat tetap, membuka peluang para oligarki mengontrol sinuwun Hangabehi PB XIII.

Mereka adalah ‘orang ketiga’ yang mengambil kesempatan dalam kesempitan di air keruh.

Mereka pantas disebut sengkuni karena mereka adalah orang-orang luar dari keraton yang hari ini berhasil menguasai keraton Surakarta untuk merusak tatanan di dalam keraton.

Sekarang konflik antara Gusti Moeng dengan Gusti Tedjowulan dan pendukungnya sudah mereda tidak setajam seperti dulu. Malah hubungan diantara mereka saat ini baik-baik saja.

Keadaan ini terjadi alami karena merasa senasib diperlakukan tidak layak dan semena-mena oleh para ‘kurawa’ dari dalam.

Mereka para ‘sengkuni’ yaitu orang luar yang bukan keturunan putra trah atau Sentono dalem yang telah berhasil menguasai keraton Kasunanan dan membuat kerusakan didalam tatanan keraton Surakarta.

Raja PB XIII Ngabehi yang dulu diperjuangkan mati-matian oleh adiknya sendiri Gusti Moeng, sekarang malah mereka balik menyerang dan memusuhi Gusti Moeng ingin menjatuhkan Gusti Moeng dan menghapus LDA (Lembaga Dewan Adat) yang dipimpin oleh Gusti Moeng.

Saat ini dari dalem sinuwun Ngabehi PB XIII bersama istrinya Asih dan ‘pasukannya’ (para pengacara dan dikendalikan orang China yang diberi gelar KP Kanjeng Pangeran dan cs nya) itu berupaya menyingkirkan Gusti Moeng dari Keraton tanpa kesalahan dan alasan yang jelas.

Menurut saya, mereka ini justeru orang-orang luar bukan dari Sentono Dalem telah membuat ontran-ontran baru jilid II.

Memang pada masanya Keraton Mataram Solo dikuasai oleh para sengkuni saat itu keraton otomatis akan mengalami degradasi yaitu turunnya wibawa, turunnya moralitas, turunnya kualitas dan hilangnya pamor, hilangnya cahaya Keraton karena Keraton bukan dikuasi oleh orang Sentono Dalem keluarga sendiri, tapi orang luar.

Siapakah mereka ‘orang-orang’ dari luar Keraton tersebut? Penulis tidak akan menyebut namanya, mungkin nama mereka sudah sering disebut dalam kasus-kasus pembuat kericuhan di Keraton Surakarta akhir-akhir ini, justeru mereka orang luar.

Mereka adalah para oligarki, mereka yang saat ini menguasai Keraton dan meremote sinuwun Ngabehi PB XIII dari dalam, mereka telah merusak kepaugeran Keraton dan merusak tatanan Keraton, pantasnya para oligarki ini disebut sengkuni kerajaan.

Mereka inilah yang melakukan “penguncian’ pintu mengurung Gusti Moeng dari dalam Keraton beberapa waktu lalu.

‘Kudeta’ oleh para sengkuni atau oligarki ini tidak akan berlangsung lama, kekuasaan oligarki mereka akan runtuh dan hancur dengan sendirinya bersamaan setelah PB XIII mangkat.

Saya Kanjeng Senopati pesan kepada pihak luar baik pemerintah ataupun pihak lembaga lainnya.. Hormati dan biarkan Keraton Surakarta menjalankan mekanisme paugeran atau norma-norma adat sendiri.

Menurut saya jangan ada pihak luar yang ikut campur dalam urusan dalam negeri Keraton. Karena didalam Keraton itu sudah ada Lembaga Dewan Adat yang mengatur semua urusan dan ini semua dalam bimbingan luhur dari para ulama Keraton.

Karena semua pasti akan selesai secara alami di dalam lembaga masyarakat adat Keraton sendiri yang telah digariskan oleh para leluhur.

Ontran-ontran masalah kepemimpinan Keraton adalah hal yang biasa, alami dan wajar didalam suatu institusi Kerajaan. Ini dapat terjadi di semua institusi kerajaan di belahan bumi manapun.

Karena, yang namanya paugeran pun, bisa diamandemen sesuai prinsip ‘nut jaman kelakone’. Dan itu sudah banyak buktinya.

Pujangga Ronggowarsito termasuk leluhur saya jauh sebelumnya telah memprediksi Kerajaan Keraton Surakarta akan mengalami degradasi turun pamornya, ini masa peredupan karena muncul berbagai ontran-ontran itu terjadi setelah masa jayanya raja Paku Buwono X.

Setelah masa-masa peredupan itu kemudian Keraton Surakarta akan kembali lagi kepada masa kejayaan.

Keraton Surakarta dan Keraton Jogja akan memimpin Dinasti Mataram dan Dinasti Mataram akan muncul kembali sejarah akan berulang.

Sudah saatnya para ‘Kesatria Mataram’ harus ‘turun gunung’ diperkuat tirakatnya dan spiritualnya,, melebur diri dan bersatu untuk menyelamatkan bumi nusantara ini dari asing dan oligarki.

Melawan, menghancurkan dan membersihkan para oligarki dari paugeran kerajaan yang jatidirinya mereka hanya para sengkuni perusak tatanan kerajaan.

Karena awal dari keluarga Mataram lah panji-panji ‘The United Kongdom of Nusantara’ akan berkibar, hilangkan ke egoan pribadi masa lalu.

Karena pada masanya kerajaan Keraton Mataram akan menjadi ‘mercusuar’ pemimpin bagi seluruh Kerajaan – Kerajaan di Bumi Nusantara.

(Penulis adalah : Cucu Buyut Paku Buwono X, Trah Soeriiohamijoyo, Analisis Spiritual Geostrategi Geopolitik & Pemerhati Kerajaan Keraton Nusantara).

Redaktur: Abdul Halim

1 comment
Penulis
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

1 Comment

  • Bambang (082372818168)
    February 24, 2021, 7:14 pm

    Nggak usah disyiarkan dlm bentuk : perasaan hati, sekedar menginfokan, agar tau kalangan org Luar keraton/kerajaan, sekedar bercerita ini & itu dgn alasan/pendapat/sharing… krn hal tsbt dpt menimbulkan & membangun opini publik Luar keraton… terus hasilnya/faedah/manfaatnya apa. Kita2 jg tau ke mana arah, maksud & tujuanya. Banyak2Lah berdo’a, berzikir & lakukan hal kebaikan, bermanfaat yg signifikan dan dirasakan langsung masyarakat.

    REPLY

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos