728 x 90

RELOKASI IBUKOTA NEGARA Vs INDUSTRI

RELOKASI IBUKOTA NEGARA Vs INDUSTRI

Oleh : Daniel Mohammad Rosyid (Guru Besar Teknik Kelautan ITS Surabaya) Rencana relokasi Ibukota Negara rupanya hampir jadi kenyataan. Sekitar dua tahun silam, didampingi Wapres Jusuf Kala, Gubernur Kaltim, Gubernur DKI dan beberapa anggota Kabinet, Presiden Jokowi mengumumkan rencana relokasi ibukota negara sebagai Pusat Pemerintahan dari Jakarta ke Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemerintah telah mengalokasikan

Oleh :

Daniel Mohammad Rosyid

(Guru Besar Teknik Kelautan ITS Surabaya)

Rencana relokasi Ibukota Negara rupanya hampir jadi kenyataan. Sekitar dua tahun silam, didampingi Wapres Jusuf Kala, Gubernur Kaltim, Gubernur DKI dan beberapa anggota Kabinet, Presiden Jokowi mengumumkan rencana relokasi ibukota negara sebagai Pusat Pemerintahan dari Jakarta ke Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemerintah telah mengalokasikan lahan seluas 180.000 Ha (Jakarta 6.600 Ha) di lokasi tersebut.

Presiden mengemukakan beberapa alasan mengapa Ibukota negara perlu dipindah. Salah satunya adalah karena Jakarta sudah tidak layak karena mengalami beban lebih, termasuk penurunan tanah serius. Sayang tidak pernah dijelaskan mengapa Jakarta mengalami beban lebih.

Banyak cara yang lebih efektif sekaligus murah untuk mengurangi beban Jakarta selain memindahkan Ibukota Negara. Biaya relokasi IKN ini diperkirakan sekitar Rp 500 Triliun dari sumber APBN, BUMN dan swasta, termasuk swasta asing. Apalagi di saat keterbatasan anggaran karena target pajak yang meleset jauh, hutang makin menumpuk, dan ekonomi yang mengalami kontraksi besar akibat resesi dunia serta kebijakan PSBB dalam rangka melawan Pandemi Covid-19.

Pertama, perlu kebijakan afirmatif Look East yang lebih lugas. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan beberapa kota hijau (baru maupun lama) di beberapa tempat di Kawasan Tengah dan Timur Indonesia, lalu diikuti relokasi industri-industri di Jawa, terutama Jodetabek ke kawasan kawasan baru tersebut. Perlu dipaksa agar industri-industri ini memenuhi kriteria keberlanjutan yang ketat. Jadi bukan merelokasi Ibukota negara, tapi merelokasi industri mendekati sumber bahan-baku. Hal ini akan sekaligus menurunkan biaya logistik yang tinggi selama ini.

Kedua, membangun infrastruktur (angkutan multi-moda termasuk sungai, listrik, gas, air bersih, kawasan industri, perumahan, fasilitas publik) dan berikan insentif yang diperlukan agar industri dan bisnis serta manusia mau pindah ke kawasan di kawasan baru tersebut. Ini akan mengurangi kesenjangan spasial yang ada antara Jawa dan Luar Jawa sekaligus memeratakan pembangunan.

Ketiga, Jakarta sebagai Ibukota Negara punya akar sejarah yang panjang dengan nilai-nilai sentimental dan konstitusional yang tak tergantikan. Jakarta adalah ibu yang melahirkan Proklamasi dan sebelum kemerdekaan adalah pusat dinamika kehidupan Nusantara. Keputusan Presiden Soekarno untuk menetapkan Jakarta sebagai Ibukota Negara didasarkan pada banyak alasan yang kuat. Beban lebih yang merundung Jakarta saat ini disebabkan karena pembangunan yang terobsesi pertumbuhan tinggi sejak zaman Orde Baru. Mencermati kesenjangan spasial yang makin serius, ketimpangan pendapatan yang makin berbahaya, dan kerusakan lingkungan yang makin parah selama 20 tahun terakhir ini, tiba saatnya untuk mengutamakan pemerataan, bukan pertumbuhan.

Keempat, keberhasilan mengurangi beban di Pulau Jawa umumnya, serta Jakarta khususnya, akan tergantung pada Sektor Maritim Nasional yang hingga saat ini masih salah urus. Kemenko Marinves tampak sibuk mengurusi banyak hal termasuk politik, sementara Kemaritiman kurang terurus. Tidak mungkin memeratakan pembangunan kepulauan Indonesia tanpa membangun sektor maritimnya. Persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kemaritiman adalah mimpi di siang bolong.

Kelima, pemerataan pembangunan juga bisa didorong dengan menyatukan tiga zona waktu saat ini menjadi satu zona waktu saja (Waktu Persatuan Indonesia/WPI) dengan mengacu ke Waktu Indonesia Tengah. Jendela transaksi Jakarta-Jayapura yang selama ini hanya 4 jam/hari bagi Maluku, Papua dan NTT akan naik langsung menjadi 8 jam/hari sehingga waktu produktif rakyat Indonesia Timur naik 100 persen.

Pada akhirnya semua investasi publik hanya value for money jika birokrasinya bersih dari korupsi, dan operatornya kompeten. Jika tidak, investasi besar Rp 500 Triliun itu hanya akan value for monkeys yang masih banyak hidup di hutan-hutan beton. Memindahkan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kutai Kartanegara bukan cara yang tepat, kecuali bagi tuan-tuan tanah dan cukong cukong yang telah menguasai ribuan hektar tanah di Kalimantan Timur.

(Labuanbajo, Flores Barat, NTT, 13/4/2021)

Redaktur: Abdul Halim

Penulis
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos