728 x 90

PANCASILA SENGAJA DIHILANGKAN DARI KURIKULUM PENDIDIKAN NASIONAL

PANCASILA SENGAJA DIHILANGKAN DARI KURIKULUM PENDIDIKAN NASIONAL

(Inikah Cara Rezim Mengubur Pancasila Dalam Dunia Pendidikan Nasional ?) Oleh: Prof. Dr. Pierre Suteki (Guru Besar FH UNDIP, Semarang) Harian Media Indonesia, tanggal 15 April 2021 merilis berita tentang usulan Pusat Studi Pancasila UGM untuk membatalkan PP No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diundangkan pada 31 Maret 2021. Dengan keluarnya PP

(Inikah Cara Rezim Mengubur Pancasila Dalam Dunia Pendidikan Nasional ?)

Oleh:

Prof. Dr. Pierre Suteki

(Guru Besar FH UNDIP, Semarang)

Harian Media Indonesia, tanggal 15 April 2021 merilis berita tentang usulan Pusat Studi Pancasila UGM untuk membatalkan PP No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diundangkan pada 31 Maret 2021. Dengan keluarnya PP tersebut, Pemerintah telah menghapus Pancasila sebagai pelajaran atau mata kuliah wajib. Bahkan, Pusat Studi Pancasila UGM merekomendasikan untuk melakukan uji materi (judicial review) terhadap pasal-pasal yang tidak relevan dalam mendukung kemajuan pendidikan karakter bangsa yang tertuang UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pusat Studi Pancasila UGM juga mengajak segenap elemen bangsa, para relawan advokat/lawyer, para ahli untuk bahu membahu bersama dengan guru, dosen, pendidik, dan pegiat Pancasila di tanah air untuk bergabung mewujudkan uji materi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ada apa dengan Pancasila? Apakah betul di era sekarang tidak relevan lagi menjadikan Pancasila sebagai Pandangan Hidup, Ideologi Bangsa, Dasar Negara, dan Filter masuknya ideologi asing (the margin of appreciation) sehingga secara sistematis hendak dihapus dari kurikulum Pendidikan Nasional? Memang sebuah kesalahan fatal ketika UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tidak lagi menyebut Pendidikan Pancasila sebagai salah satu materi WAJIB dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan nasional. Dalam UU No 20 tahun 2003 di Pasal 37, baik di ayat 1 untuk Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun ayat 2 untuk kurikulum Pendidikan Tinggi, tidak memuat secara khusus dan penyebutan secara eksplisit tentang Pendidikan Pancasila.

PP No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diundangkan pada 31 Maret 2021 seolah hendak mengukuhkan kembali ketentuan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003 yang tidak mewajibkan Materi Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional. Apakah ini dibenarkan secara de Jure? Jika kita hanya melihat UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 57 Tahun 2021 mungkin akan kita jawab benar, karena PP tidak bertentangan dengan UU. Hal ini khususnya bagi Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun jangan lupa untuk pendidikan tinggi, kita punya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini UU No. 12 Tahun 2012 dapat disebut sebagai LEX SPECIALIS. UU Pendidikan Tinggi mewajibkan semua Lembaga Pendidikan Tinggi agar memuat Materi Pendidikan Pancasila ke dalam kurikulumnya sebagaimana disebutkan pada Pasal 35 ayat 3 butir c.

Sejak diundangkan UU No. 20 Tahun 2003 memang dunia pendidikan kita telah kehilangan jati diri sebagai akibat tidak diwajibkannya Materi Pendidikan Pancasila untuk dimuat ke dalam kurikulum pendidikan di segala jenjang, baik dasar, menengah dan tinggi. Namun demikian, tidak berarti semua lembaga pendidikan tersebut tidak mengajarkan Pancasila. Sekolah dan Pendidikan Tinggi tetap ada yang memuat Pendidikan Pancasila. Fakultas Hukum Undip, misalnya hingga sekarang tetap menjadikan Mata Kuliah (MK) Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa. Saya telah mengajarkannya di lembaga ini selama 24 tahun, plus MK Filsafat Pancasila hingga akhirnya karena perbedaan pendapat dengan pejabat pemerintah terkait dengan khilafah sebagai ajaran Islam saya “dilarang” untuk mengajar MK Pancasila oleh pihak dekanat FH Undip.

Ada alasan kuat mengapa MK Pendidikan Pancasila tetap diberikan di FH Undip, yakni mengingat kedudukan dan fungsi pokok Pancasila baik sebagai rechtsidee (cita hukum) yang berfungsi sebagai leitztern (bintang pemandu), sebagai sumber dari segala sumber hukum negara maupun sebagai kaidah penuntun dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu MK Pendidikan Pancasila wajib diberikan kepada seluruh mahasiswa hukum. Bahkan, di FH Undip tidak cukup diberikan MK Pendidikan Pancasila, mahasiwa hukum juga wajib menempuh MK Filsafat Pancasila yang juga saya ampu sejak tahun 1994.

Di samping Materi Agama, Pendidikan Pancasila itu penting untuk diberikan kepada peserta didik di segala jenjang pendidikan karena pendidikan sangat berkepentingan dalam pengembangan karakter, etika, dan integritas pada anak didik. Sementara itu, selain Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila adalah nilai moral dan basis pendidikan kewarnegaraan. Selain itu, kalau mau merujuk Pasal 1 ayat 2 BAB I Ketentuan Umum UU No 20 tahun 2003 berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Oleh karena itu saya sepakat dengan Pusat Studi Pancasila UGM yang menyatakan bahwa menghapus pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib merupakan tindakan yang berbahaya. Tindakan tersebut berpotensi mengubur Pancasila dalam upaya Pembudayaan Pancasila melalui jalur Pendidikan Nasional. Penghapusan Pancasila adalah menghapus landasan sebagai nilai moral.

Apakah hal ini tidak dapat diartikan bahwa Pemerintahlah yang menginstruksika dan mengajak rakyat untuk mengubur rame-rame Pancasila, baik sebagai Pandangan Hidup, Ideologi bangsa, Dasar Negara dan The Margin of Appreciation. Inikah wujud komitmen dari slogan “Aku Pancasila” yang sering diteriakkan oleh pejabat punggawa negeri ini? Jika boleh dimaknai secara sarkastik, PP 57 Tahun 2021 ini sebenarnya merupakan alat untuk mengaburkan, membunuh secara pelan dan menguburkan Pancasila di dunia pendidikan nasional yang kini telah kehilangan orientasinya. Ataukah ada roadmap lain sebagai hidden agenda? Misalnya, PP ini sebagai salah satu batu loncatan untuk menjadi dalil dan dalih dimuluskannya pembahasan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) dan RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang secara nyata diprotes oleh sebagian besar kalangan rakyat di negeri ini?

Melalui penerbitan PP 57 Tahun 2021 ini apakah kita masih bisa sesongah bahwa pemerintahan negara ini masih mempunyai komitmen yang tinggi teehadap Pancasila? Cukupkah hanya dengan menorehkan tinta hitam atau merah di kaos dengan narasi “Aku Pancasila” lalu nilai-nilai Pancasila betul-betul “dibumikan”? Saya kira tidak mungkin karena Pancasila yang diajarkan saja belum tentu TEMBUS di hati para peserta didik apalagi hendak dihapuskan dari muatan kurikulum pendidikan nasional kita. Para peserta didik tampaknya lebih merasa di comfort zone dengan ideologi liberalisme kapitalistik dan sosialisme komunis dibandingkan asyik tenggelam dalam ideologi Pancasila yang nyatanya selama ini pelaksanaannya sangat tergantung dari rezim yang berkuasa tanpa adanya blue print yang pasti (scripta, certa dan stricta). Saya pernah menyatakan bahwa Pancasila itu laksana TABULA RASA. Hal inilah yang menyebabkan ideologi Pancasila bisa mengalami “dying”.

Dan akhirnya perlu saya tanyakan, apakah Anda ingin turut rame-rame mengubur Pancasila dalam pembudayaannya di jalur pendidikan nasional kita dengan mengamini PP No. 57 Tahun 2021 ini? Ataukah Anda ingin Pancasila itu sebagai tetap menjadi alat LEGITIMASI POLITIK saja yang siap dihadapkan kepada lawan politik dengan tuduhan antiPancasila dan radikal-radikul karena berseberangan dengan rezim yang berkuasa?

Tabik…!!!

Semarang, Jumat: 16 April 2021

Redaktur: Abdul Halim

Penulis
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos